SANGATTA (16/4-2019)
Masalah utang Pemkab Kutim kepada sejumlah kontraktor, dipastikan Wabup Kasmidi Bulang segera dilunasi sebelum masa bakti ia dengan Wabup Kasmidi Bulang berakhir, termasuk utang lahan kepada masyarakat.
Wabup Kutim, Kasmidi Bulang saat ditemui awak media menyebutkan data yang dimiliki Pemkab Kutim, pada tahun 2017 hutang pembayaran pembebasan lahan Pemkab Kutim yang belum terselesaikan lebih Rp 100 miliar. Namun pada penghujung tahun 2017, Pemkab Kutim sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan di tahun 2018, Pemkab Kutim kembali mencicil pembayaran hutang-hutang lahan tersebut, namun nilainya tidak terlalu besar. “Pembayaran panjar dilakukan untuk hutang pembebasan lahan pada kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kutim dan Dinas Pariwisata Kutim, yang sempat disegel dan di demo oleh pemilik lahan, pada pertengahan Bulan Januari lalu,” terang Kasmidi.
Disebutkan pada tahun 2019, sesuai DPA pembayaran hutang lahan, Pemkab Kutim mengalokasikan Rp 17 miliar untuk mengurangi beban hutang pembebasan lahan yang ada. Terkait kapan target yang ditetapkan Pemkab Kutim agar seluruh hutang-hutang pembasan lahan tersebut terlunasi, Kasmidi mengakui jika Pemkab Kutim menargetkan melunasi seluruh hutang sebelum akhir masa kepemimpinan Ismu-KB, selaku Bupati dan Wabup Kutim. “Pada tahun 2019, pemerintahan Ismu-KB fokus untuk menyelesaikan seluruh pembayaran hutang-hutang pekerjaan proyek dan termasuk hutang pembebasan lahan. Namun tentunya, pihaknya juga realistis dan penyesuaikan kemampuan membayar sesuai dengan kemampuan daerah,” terangnya.(ADV-Humas Setkab Kutim)
