Beranda kutim Ismu : Kepala OPD Perhatikan Capaian Target Kegiatan

Ismu : Kepala OPD Perhatikan Capaian Target Kegiatan

0

Loading

SANGATTA (6/6-2018)
Bupati Ismunandar mengingatkan Kepala OPD mencapai prestasi pencapaian dengan target harus besar. Laporan yang masuk diharapkan tidak terlambat lagi, demikian dengan LPj. “Saya minta diprioritaskan agar dalam pelaksanaan

Bupati Ismunandar
anggaran triwulan II secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, agar melakukan pengendalian internal secara intensif,” pesannya dihadapan Kepala OPD dan Camat.
Iapun minta Kepala OPD memastikan program sesuai dengan anggaran. Agar tertib administrasi dan tepat waktu. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu melakukan pembenahan dan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu. Khususnya terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan, serta terus bekerja lebih keras dan berkarya dalam membangun Kutim.
Kabag Pembangunan Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono menerangkan, capaian target rencana belanja langsung APBD Kutim pada triwulan II baru mencapai 13,57 persen, sementara keuangan mencapai Rp230 M atau di 12,40 persen sedangkan APBD yang belum terserap Rp1,6 triliun.
Disebutkan, Tim Evaluasi Dan Pengawas Anggaran (TEPRA) Tahun 2018 mencatat pada belanja daerah yang dialokasikan Rp 2,8 Triliun yang terdiri belanja langsung Rp1,9 Triliun dan tidak langsung Rp957 Miliar. “Belanja langsung yang terealisasikan untuk belanja pegawai Rp 171 Miliar, barang dan jasa Rp 855 Miliar dan modal Rp 907 Miliar,” bebernya.
Terkait kegiatan paket kegiatan yang dilelang atau dikerjakan, disebutkan, hingga akhir April lalu, sebanyak 4.529 paket yang terdiri kontruksi dan non kontruksi sebanyak 272 paket. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan Rp 42 Miliar namun pada kegiatan fisik mencapai 4,59 persen dan keuangan belum bergerak. “Per 30 April lalu, ada 41 paket seperti 8 paket selesai proses lelang kemudian 1 paket proses lelang dan 4 paket proses siap lelang,” bebernya.
Mengenai anggaran yang belum terserap, bisa disimpulkan berkorelasi dengan terbatasnya dana transfer dari pusat. Sehingga dengan dana terbatas, pembayaran didahulukan untuk skala prioritas.Ia mengungkapkan, banyak berkas yang tertunda pembayarannya. (ADV-KOMINFO)