Beranda kutim Isran : Program 3 Kartu Jokowi Sudah Ada di Era...

Isran : Program 3 Kartu Jokowi Sudah Ada di Era SBY

0

Loading

Bupati Kutai Timur  Dr Ir H Isran Noor M.Si
SANGATTA,Suara Kutim.com
            Tidak semua daerah  sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang kini digalang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program Kartu Indonesia sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau  3 Card yang diluncurkan ketika bertandang ke pengungsian korban Gunung Sinabung – Sumut.
            Program yang kini disoroti berbagai pihak terutama dalam implementasinya karena belum tersosialisasikan ke semua daerah dan SKPD, serta pengadaan kartu yang menelan biaya miliaran rupiah tanpa jelas siapa rekanan pelaksananya.  Kini, 3 Card dinilai Bupati Isran Noor sebagai program pencitraan yang sudah usang. “Program itu sudah digulirkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, hasilnya belum dievaluasi menyuluruh kemudian diangkat ke nasional,” ujar Isran Noor, Selasa (18/11).
            Bahkan secara tegas, Isran menyatakan menolak program 3 Card karena belum jelas bagaimana SOP dan batasan – batasan yang harus ditanggung daerah dan pemerintah pusat. Penolakan  Program 3 Card ini, disampaikan  Isran Noor dalam Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Pemerintah Mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2015. “Saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Parpol dan DPRD di Kutim, kita tidak perlu menerima kartu sakti  Bapak Jokowi,” kata Isran Noor dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Mahyunadi itu.
Ia  mengatakan  kartu sakti ala  Jokowi, hanya pencitraan dan ingin menghibur masyarakat karena program lama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  yakni   BPJS, BSM, BOS dan Bosda dan lain-lain. ”Hanya namanya yang berbeda, sumber dananya sama,” tandas Isran.
Dijelaskan,  sektor pendidikan,  Kutim sudah lama menggelar program Kutim  Cermerlang dan Kutim Cerdas  bahkan telah mengalokasikan dana  20 Persen dana APBD. Lebih, juah Isran menyebutkan  Kutim mampu menyekolahkan semua anak usia sekolah.  “Kutim satu-satunya kabupaten di Indonesia yang dipercaya melaksanakan kurikulum dua ribu tiga belas, karena itu program Jokowi dibidang pendidikan tidak perlu lagi,” ungkapnya.
Terhadap program kesehatan, ia menambahkan  sudah lama dilaksanakan  di Kutim seperti   BPJS. Ia menyebutkan sumber pembiayaan  KIS  dari BPJS  yang tidak jauh berbeda dengan BPJS. “Yang  dibagi-bagikan   kartunya saja berubaha nama  program dan pola serta sumber dananya kurang lebih sama dengan yang diterapkan   BPJS,  jadi untuk apa kalau hanya bagi kartu, sebenarnya itu urusan RT saja,” beber Ketua APKASI ini.
Menyinggung program kesejehteraan rakyat lainnya,, Isran menyebutkan  selama ini semua program pembangunan itu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik yang langsung dikelola pemerintah sampai melibatkan swasta. “Daerah bisa mengembangkan kreatifitas dan mengaet investor semuanya mengarah kepada kepentingan mensejahterakan rakyat, karenanya banyak warga Kutim yang terserap di dunia kerja yang ada terutama perkebunan kelapa sawit. Dengan penghasilan yang tetap, tentu kesejahteraan warga meningkat dan muaranya kemiskinan bisa ditekan,”  sebut peraih Doktor Ilmu Pemerintahan pada Universitas Padjajaran Bandung ini.(SK-02)

Artikulli paraprakDituduh Menipu, Mantan Anggota DPRD Dilaporkan ke Polisi
Artikulli tjetërTim Mahyunadi Juara PGC KPC