SUARAKUTIM.COM; SANGATTA—Meski memiliki areal perkebunan sawit terluas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), namun ternyata kondisi tersebut belum memberikan efek manfaat besar bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terutama dalam pemasukan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, sangat mendorong upaya pemerintah Kutim dalam menggali dan mendongkrak potensi PAD, terutama dari sektor perkebunan sawit. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kutim, Joni.
“Dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) untuk periode tahun 2021-2026 mendatang, fraksi-fraksi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red) Kutai Timur banyak yang memberikan usulan agar pemerintah Kutim, mampu mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) di wilayah Kutim. Terutama dalam hal pungutan retribusi daerah yang menjadi salah satu andalan pemerintah. Termasuk sektor perkebunan sawit, yang seakan sulit disentuh retribusi,” ucap Joni.
Lanjutnya, saat ini DPRD Kutim tengah mempelajari peraturan daerah (Perda) terkait retribusi yang bisa dipungut dari perkebunan sawit, termasuk dari perusahaan atau pabrik sawit yang beroperasi di Kutim. Pasalnya, hingga saat ini sejumlah perusahaan atau pabrik sawit yang beroperasi di Kutim dinilai belum memberikan kontribusi apapun dalam perolehan PAD Kutim. Padahal, sejumlah potensi retribusi bisa digali dari kegiatan perusahaan atau pablik sawit tersebut, seperti retribusi jembatan timbang bagi kendaraan pengangkut tandan buah segar (TBS) maupun Crude Palm Oil (CPO).
“Pasalnya hingga saat ini, belum ada retribusi dari perusahaan sawit yang masuk untuk kas daerah. Padahal perusahaan kelapa sawit di Kutim cukup mendominasi setelah tambang batu bara. Sementara, kami menilai ada sejumlah potensi retribusi yang bisa digali pemerintah sebagai sumber PAD, seperti retribusi jembatan timbang bagi kendaraan pengangkut tandan buah segar maupun CPO (Crude Palm Oil, red),” jelasnya.
Dalam proses pengangkutan TBS dan CPO, memang kebanyakan perusahaan sawit tersebut menggunakan kendaraan truk milik masyarakat setempat. Hal ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, dengan terbukanya lapangan kerja. Namun di sisi lain aktivitas pengangkutan CPO dan buah segar sawit yang melewati jalan pemerintah, memberikan sumbangsih terhadap kerusakan badan jalan.
“Klo rusak (jalan, red), pemerintah juga yang turun tangan melakukan perbaikan. Kan ini lucu. Sudah tidak ada kontribusinya untuk pemasukan PAD, malah menyumbang kerusakan jalan. Seharusnya kondisi (rusak jalan pemerintah, red) juga bisa menjadi perhatian dari pihak perusahaan sawit untuk ikut membantu perbaikan, karena sudah mendapatkan keuntungan dari situ (sawit, red),” pungkasnya.(Advetorial/Admin)
