Beranda hukum Kapolda : Silahkan Masyarakat Laporkan Dugaan Politik Uang, Polisi Siap Mengusut

Kapolda : Silahkan Masyarakat Laporkan Dugaan Politik Uang, Polisi Siap Mengusut

0
Salah satu dokumen yang diduga terkait politik uang di Pilkada Kutim, serta uang yang disita oleh Panwas Karangan.

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com (23/12)
uang sitaan panwascamKapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin, minta agar dugaan adanya praktek politik uang yang disinyalir terjadi pada Pilkada Kutai Timur 9 Desember 2015, dilaporkan sebagai pidana umum. Hal ini disampaikan Safaruddin, menanggapi tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan Kutim (GMPKK), yang menggelar aksi damai sejak pagi hingga siang tadi.
Kepada awak media, Kapolda Safaruddin menandaskan silahkan masyarakat mengadu kepada Polres Kutim jika benar ada indikasi politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Kutim 2015, lalu. Jika terbukti, maka tidak menutup kemungkinan pidana Pemilukada ini berubah menjadi Pidana Umum atau praktek penyuapan. Namun dirinya meminta agar laporan praktek penyuapan ini disampaikan langsung oleh orang yang menangkap tangan praktek penyuapan tersebut dan tidak diwakilkan.
Sementara itu, Kapolres kutai Timur AKBP Anang Triwidiandoko ditemui terpisah menjanjikan siap memproses jika ada masyarakat yang mengadukan tindak penyuapan dalam peyelenggaraan Pilkada Kutim 2015. “Sesuai instruksi Kapolda Kaltim, Polres Kutim siap menerima laporan masyarakat soal dugaan politik uang yang disuarakan masyarakat,” janji kapolres.
Menurut Kapolres Anang, setiap laporan diterim Polres akan mendapat tanggapan dan penanganan. Laporan akan dilakukan gelar dengan mendatangkan saksi ahli. Menuurutnya, pidana pilkada adalah pidana lexspecialis atau aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum. “Jika dari keterangan saksi ahli, bahwa pidana money politik ini memenuhi unsur dan bisa menjadi pidana umum atau penyuapan, maka pasti akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Kapolres mengakui money politik ini adalah bentuk kelemahan dalam UU Pilkada dimana dikatakan money politik adalah bentuk pidana dalam pilkada namun tidak ada aturan hukum lanjutannya yang mengatur sanksi bagi yang melaksanakan money politik.
Seperti diwartakan Saipul Anwar bersama warga lainnya berhasil melakukan pencegatan Muhj – yang membawa uang serta sejumlah dokumen unntuk dibagikan ke Karangan. Selain itu, warga Muara Ancalong juga mengamankan Ar dan Ju – sedang membagikan uang pada malam pemungutan suara. Dari tangan warga Muara Ancalong ini, diamankan satu amplop berisikan uang Rp200 ribu yang diakui keduanya sisa dari 40 amplop yang dibagikan.(SK-02/SK-03/SK-13)