Beranda hukum Kasmidi : Gaji Ketua RT Tidak Menggunakan ADD

Kasmidi : Gaji Ketua RT Tidak Menggunakan ADD

881
0

SANGATTA (21/5-2018)
Gaji Ketua Rukun Tetangga (RT) dipastikan Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang bukan menggunakan ADD tetapi hanya untuk pencairan melalui program ADD. “Gaji Ketua RT dipastikan tidak akan mengurangi apalagi merusak ADD yang sudah ada,” terangnya.
Disebutkan Kasmidi, penempatan pembayaran gaji Ketua RT di dalam batang tubuh anggaran ADD ini dimaksudkan agar bisa langsung dikontrol Kepala Desa. Sementara sumber dananya dipastikan merupakan alokasi anggaran yang memang sudah disiapkan Pemkab Kutim untuk membayar gaji Ketua RT tersebut.
Dijelaskan, saat ini yang sedang diupayakan bagaimana agar anggaran tersebut bisa segera dicairkan dan dibayarkan kepada masing-masing Ketua RT, termasuk honor petugas masjid.
Sebelumnya, Kalangan Ketua Rukun Tetangga (RT) se Kutim yang tergabung dalam Forum RT Kutai Timur (Kutim) minta Pemkab memisahkan ADD dengan dana tunjangan RT. Sebab jika tunjangan RT yang nilainya Rp1 juta per bulan, dikhgawatirkan ADD akan habis hanya untuk tunjangan RT.
Ketua Forum RT, Basti Sanggalangi, menyebutkan forim minta pemerintah memisahkan dana tunjangan RT dari ADD karena kalau tunjangan RT masuk dalam komponen ADD, maka habislah ADD itu hanya untuk RT selama setahun.
Diungkapkan, jika satu desa terdapat 50 hingga 60 RT, maka bisa dihitung tunjangan yang dikeluarkan yakni Rp720 juta pertahu sementara dana ADD berkisar Rp800 Juta maka tersisa Rp80 juta. “Kalau dapat ADD hanya Rp800 juta, maka sisa 80 juta. Mana untuk gaji apart desa, belanja adminitrasi desa, lalu untuk membangun, gunakan apa, padahal, desa juga punya program pembangunan,” ungkap Basti.
Didampingi Ridwan, mereka minta agar ADD dipisah dari tunjangan RT, belanja gaji Staf desa, admintrasi, program di RT, karena kalau disatukan di ADD pasti program itu tidak tercapai.
Sementara Ridwan mengeluhkan pembayaran tunjangan RT, yang dibayarkan dua kali setahun atau per enam bulan sekali. Menurutnya, seharusnya pembayaran dilakukan per tiga bulan, seperti sebelumnya. “Kami minta dibayar per tiga bulan saja. Mungkin bagi RT yang masih kerja, tak masalah. Tapi RT yang hanya mengharapkan itu saja, itu akan sulit,” ungkap Ridwan yang kesehariannya Ketua RT di Sangatta Utara.(SK2)

Artikulli paraprakTidak Ada Pengampunan PNS Korupsi, Pasti Dipecat
Artikulli tjetërHarkitnas Semakin Memperkokoh Semangat NKRI