Beranda hukum Kutim Minta Kemenkeu Beri Kelonggaran Dalam Pengembalian Utang

Kutim Minta Kemenkeu Beri Kelonggaran Dalam Pengembalian Utang

539
0

SANGATTA (7/5-2018)
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Musyaffa berharap Kementrian Keuangan bisa meringankan beban Pemkab Kutim yang dua tahun terakhir dilanda defisit. Kelonggaran yang diharapkan yakni pengembalian lebih salur sebesar Rp818 M agar dicicil dalam kurun waktu 8 tahun.
“Kami minta jangan langsung potong semua, karena lebih salurnya juga mulai tahun 2013, makanya kami minta juga agar tidak sekaligus dipotong karena membebani APBD Kutim,” ungkapnya.
Dalam keterangan persnya, Musyaffa menyebutkan pendapatan APBD Kutim tahun 2018 hingga bulan April lalu mencapai Rp908,7 M sementara target APBD sebesar Rp2,8 Triliun, sehingga baru mencapai 31,43 persen.
Terkait Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditergetkan Rp552,7 M sudah diterima Rp230,3 M sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berupa non fisik, reguler dan penugasan sebesar Rp170,5 M baru diterima Rp29,7 M.
Terkait Dana Alokasi Desa (DAD) dijelaskan targetnya Rp140,8 M namun baru masuk Rp28,2 M sedangkan hibah bansos belum ada masuk dari target Rp60,1 M.
Sebelumnya DPRD Kutim melalui Panja LKPJ menaruh harapan Pemkab melakukan pembicaraan dengan Kemenkeu untuk membahas masalah lebih salur yang kini menjadi kewajiban Pemkab Kutim.
Keterangan yang diperoleh Suara Kutim.com menyebutkan pemerintah pusat telah memberikan pemberitahuan akan lebih salur dana transfer, namun kenyataanya tidak dikembalikan Pemkab Kutim sehingga menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi Kaltim. (SK2/SK3)

Artikulli paraprakBupati Bangga PDAM Raih Tropi Top BUMD
Artikulli tjetërPromosi Hutan Wehea dan Lom Plai Diusahakan Menggunakan DAK Kehutanan