SANGATTA (21/10-2017)
Rencana Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membangun jalan tol di Kaltim terutama dari Samarinda – Bontang – Sangatta hingga Malaoy Kaliorang, mendapat dukungan Pemkab Kutim. Karena bisa meningkatkan pembangunan daerah, terutama peningkatan ekonomi Kutim.
Bupati Kutim Ismunandar menyebutkan ide pembangunan jalan tol yang melintasi Kutim sudah lama diidam-idamkan, karena memberi dampak besar bagi Kaltim dan Kutim. Menurut Ismu, Kutim mendukung dan siap memberikan kontribusi untuk pembangunan jalan tol Kaltim. “Pemerintah Kutai Timur siap mendukung rencana pembangunan jalan tol, karena nantinya bisa menghubungkan samarinda hingga ke kawasan ekonomi khusus Maloy di Kaliorang , namun harus mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh Dinsas PU Kaltim, sementara Pemkab Kutim siap membantu dalam hal penyelesaian lahan yang bakal dilewati tol Kaltim ini sehingga tidak pembangunannya berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Ismu ketika ditanya wartawan seputar wacana Gubernur Awang Faroek membangun jaln tol Kaltm hingga Maloy.
Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek menyatakan pembangunan tol di Kaltim menanti kebijakan Presiden Jokowi, jika usulannya diterima pembangunan tol Kaltim dari Samarinda hingga Maloy – Kaliorang, segera dikerjakan. Menurut Gubernur Awang Faroek Ishak, usulan pembangunan jalan tol di Kaltim telah disampaikan ke presiden.
Saat menghadiri pencanangan Hari Gerak PKK dan KB se Kaltim, Kamis (19/10), mantan Bupati Kutim ini mengungkapkan mega proyek Samarinda – Bontang – Sangatta hingga Maloy, sudah masuk dalam rencana jangka panjang pembangunan Kaltim. “Usulan jalan tol terpanjang di Kaltim ini, sudah disampaikan ke Kementrian PU dan Perumahan Rakyat bahkan bersamaan pembangunan tol Balikpapan ke Samarinda,” ungkapnya.
Awang Faroek mengakui untuk pembangunan Tol Kaltim memerlukan biaya besar namun manfaatnya lebih besar, karena bisa mempercepat pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah.
Ia berharap, pembangunan yang dilakukan Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim serta pemerintah pusat, didukung masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah sangat menghargai akan hak-hak masyarakat sepanjang keabsahannya benar. “Jangan sampai sudah dibebaskan atau dibayar, tiba-tiba ada lagi tagihan buntutnya diblokir. Kalau begini terus, pembangunan di Kaltim tertinggal terus dengan daerah lain,” imbuh Awang Faroek ketika ditanya Suara Kutim.com soal lahan masyarakat yang kerap menjadi kendala pemerintah.(SK2/SK12)
