SAMARINDA (14/9-2017)
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) se Indonesia yang berjumlah 173, terus diperjuangkan DPD – RI. Dalam kacamata DPD-RI, pembentukan DOB semakin mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatkan kesejahteraan rakyat, memperpendek rentang kendali serta SDA bermanfaat kepada masyarakat.
DPD-RI saat kunjungan menyadari betul, kata Muhammad Idris, jika DOB mampu mempercepat pembangunan terutama dalam pemerataan. Sejumlah daerah yang berdiri, berhasil membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Menurut M Idris, ia begitu getol memperjuangkan DOB di Kaltim dan Kaltara karena sudah mengenal kondisi daerahnya serta benar-benar aspirasi masyarakat serta didukung Pemda termasuk Pemprov Kaltim.
Ia mengakui, pemerintah belum bersedia membuka kran pembentukan DOB karena anggaran minim seperti diungkapkan Wapres Jusf Kala sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DOB ketika ditemui pimpinan DPD-RI. “Kala itu, disebutkan penyebab lainnya yakni banyaknya PNS seluruh Indonesia sehingga banyak biaya dana untuk pembiayaan pegawai,” ungkap M Idris dalam pertemuan yang dihadiri berbagai kalangan.
Ia menegaskanm, bersama Forum Komunikasi Daerah untuk Percepatan Pembentukan DOB baik di tingkat nasional maupun daerah akan terus berjuang sampai pemerintah bersedia menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah.
“Peraturan Pemerintahnya sebenarnya sudah ada, tinggal pemerintah saja kapan mau menandatangani. Nah, untuk mendorong pemerintah agar segera menandatangani PP ini, maka melalui perjuangan forum inilah yang kita harapkan,” ungkapnya yang langsung mendapat aplus peserta rembug daerah.(SK12)
