Sangatta (23/3-2019)
Meskipun DPRD memiliki hak anggaran, namun dalam pembahasan anggaran, DPRD tidak pernah mengubah porsi anggaran yang diminta pemerintah, untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Demikian dikatakan Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi menanggapi ketiadaan anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk program mereka.
“Kami tidak pernah rubah anggaran untuk SKPD. Berapa yang diminta, itu kami setujui. Jadi, kalau memang ada SKPD tidak dapat anggaran untuk kegiatan, itu kami tidak tau, mungkin itu memang dari usulan pemerintah seperti itu,” katanya.
Untuk anggaran tahun 2019, Mahyunadi mengatakan, yang sempat dirubah dari usulan pemerintah hanya anggaran untuk belanja gaji pegawai, yang awalnya hanya dianggarkan enam bulan, ditambah jadi sembilan bulan. “Jadi, kami rubah jadi sembilan bulan. Sisanya kami tambah di APBD perubahan nanti,” katanya.
Namun, Mahyunadi mengatakan, jika SKPD mendapat anggaran kecil, bahkan tidak ada untuk kegiatan, itu bisa jadi karena memang anggaran pemerintah saat ini sangat kecil. Jadi kalau ada yang tidak ada kegiatan, itu karena memang anggaran difokuskan untuk pembayaran utang tahun 2016-2017. Termasuk ADD tahun sebelumnya yang masih menunggak hingga tahun ini, juga dilunasi. “Jadi mohon dimaklumi saja. Yang jelas, DPRD tidak pernah potong anggaran SKPD,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Perikanan dan Kelautan, tak dapat anggaran kegiatan. Menurut Kabid Perikanan Tangkap Dinas kelautan Kutim Piter Buyang, Dinas Kelautan hanya mendapat anggaran untuk sekretariat, sementara untuk belanja bidang teknis tidak ada. Sebab semua program yang diajukan, tidak mendapat anggaran. “Anggaran Dinas kelautan tahun ini hanya anggaran untuk sekretariat (adminitrasi). Untuk program, dibidang teknis tidak ada yang dikasi anggaran. Karena itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Piter, saan mengikuti sosialisasi Perda pangkalan pendaratan Ikan (PPI) beberapa hari lalu di Balai Pertemuan Umum (BPU) sangatta Utara.(ADV-DPRD KUTIM)
