KEHADIRAN perusahaan di Kutim diakui Mastur Djalal – anggota DPRD Kutim sebagai gambaran Kutim
berkembang dan menjadi tujuan investasi yang aman dan nyaman. Sebagai perusahaan, tentu masalah ketenagakerjaan tidak lepas dihadapi perusahaan.
“Aksi-aksi buruh di DPRD adalah hal lumrah, bahkan aspirasi mereka layak untuk didengar dan diperjuangkan, karena hal ini berkaitan dengan kesejahteraan kaum buruh,” kata politikus Partai Hanura ini.
Menurutnya, dewan adalah rumah rakyat karenanya silahkan buruh datang untuk menyampaikan aspirasi dan lantas kemudian didiskusikan bersama agar mencapai kemufakatan yang baik dan berimbang untuk semua pihak.
Anggota DPRD Kutim paling senior ini mengungkapkan, dewan adalah tiang dari keberadaan demokrasi di Indonesia yang juga menjadi ruang yang sama untuk masyarakat Kutai Timur. “Jika ada aspirasi masyarakat maka akan dikoordinasikan dengan para pemangku kebijakan ataupun stakeholder yang memiliki kaitan masalah dengan kaum buruh dan juga masyarakat,” bebernya.
Ia menerangkan jika DPRD Kutim itu terdiri dari berbagai komisi yang membidangi berbagai macam sektor kehidupan bermasyarakat, sementara persoalan tentang pekerja atau buruh berada di Komisi D namun koordinasi dapat dilakukan lintas komisi karena persoalan perkebunan kelapa sawit berada di Komisi B yang membidangi perkebunan.
“Kalaupun pada saat bersamaan Ketua Komisi berhalangan hadir untuk menemui konstituen atau masyarakat, maka proses penyampaian aspirasi tetap dapat dilanjutkan dengan adanya Wakil Ketua, Sekretaris, hingga anggota komisi itu sendiri,” sebutnya.(ADV-61/DPRD KUTIM)
