Beranda hukum Meski Hanya 71 Hari, Jauhar Ingin Uraikan Sejumlah Masalah di Kutim

Meski Hanya 71 Hari, Jauhar Ingin Uraikan Sejumlah Masalah di Kutim

427
0

SANGATTA (28/9-2020)

 Pejabat Sementara (PJS) Bupati Kutim  Jauhar Efendi mengakui,  masalah yang terjadi di Kutim  terlalu banyak. Karenanya waktu setengah hari  di hari pertamanya bertugas sebagai Pjs Bipati, Senin (28/9), tidak cukup untuk mengiventarisir serta membahasnya.

“Masalah terlalu banyak, makanya setelah istrahat ini  rapat akan kembali dilanjutkan. Padahal, biasanya rapat itu cukup setengah hari aja,” katanya kepada wartawan.

Diakui, dalam pertemuan dengan pimpinan OPD Pemkab Kutim, sudah ada beberapa hal yang didapat seperti terkait dengan prioritas kebijakan anggaran. Kemudian,  kendaraan dinas  yang masih berada di tangan pensiunan.  “Ini akan kita tertibkan, setelah ditarik, akan dibagi SKPD yang memerlukan,” katanya.

Jauhar menyarakan, penarikan perlu dilakukan karena kondisi saat ini tidak mungkin dilakukan pengadaan kendaraan baru karena anggaran kecil, dan difokuskan ke penanganan covid-19.  “Setelah diratik, akan dibagi ke dinas, sesuai dengan kebutuhannya. Sebab, fakta, ada pejabat tidak ada kendaraan dinas,” katanya.

Hal lain yang ditemukan, yang sangat menyedihkan adalah honor Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), yang hanya Rp1, 2 juta. Terlalu rendah, dibanding dengan honor TK2D di Pemprov. “Di Pemprov Kaltim, lulusan SMU honornya Rp2,7 juta, sementara sarjana   Rp3 juta. Tapi, kami masih formulasikan berapa kenaikannya, tergantung anggaran tahun 2021,” bebernya.

Jauhar mengatakan, meskipun dia hanya dimanahi jabatan ini selam dua bulan lebih, namun dia harus melakukan  karena amanah ini akan dipertanggunjawabkan di akhirat. “Karena itu, saya harus lakukan,” katanya.

Menurutnya, dalam penugasannya di Kutim, ada tiga tanggunjawab besar yang harus dituntaskan. Pertama, memastikan penyelanggaran pemerintahah, termasuk anggaran, berjalan dengan benar. Kedua, memastikan dalam pemilihan bupati, netralitas ASN, terjamin. Ke tiga, penanganan covid-19.

“Jadi terkait dengan Pilbub, saya berharap media bisa berperan memberikan kesejukan di Kutim agar tidak ada komplik,” katanya.

Bukan hanya masalah honor TK2D, Jauhar juga, mengakui, yang akan dinenahi adalah anggaran untuk kecamatan. “Saya dengar, anggaran untuk kecamatan terllu kecil. Ini saya pastikan kecil, karena 23 tahun lalu, saya juga jadi camat. Jadi, ini perlu dipikirkan. Sebab camat ini garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Karena itu harus didukung denga anggaran yang memadai. Bahkan, yang jadi masalah, ada bidang yang tidak mendapat anggaran. Kalau seperti ini, bagaimana mengukur kinerja pegawai,” ungkapnya.(SK3/SK5)