SANGATTA (24/9-2018)
Ketua Forkom TK2D Pemkab Kutim Mursalim berharap Kepala SKPD memberi ijin kepada pegawai TK2D untuk mengikuti aksi damai TK2D yang digelar Selasa (25/9). Aksi yang melibatkan semua TK2D ini, diakuinya akibat tidak diakomodirnya tenaga honorer dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2018.
Aksi yang dikoordinir Forum TK2D meminta Pemkab dan DPRD Kutim memperjuangkan nasib TK2D yang sudah lama bertugas namun tidak bisa ikut seleksi ASN.
Mursalim – Ketua Forum TK2D Kutim kepada Suara Kutim.com, Ahad (23/9) menyebutkan aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 08.00 WITA di Depan SMA 1 Sangatta Utara ini, melibatkan semua TK2D dari semua SKPD. “Ini demi tujuan bersama, karena formasi yang ada sama sekali menutup peluang pegawai TK2D bisa diangkat sebagai ASN,” terangnya.
Ia mengungkapkan aksi terpaksa dilakukan karena pemerintah mengabaikan amanat UU serta kesepakatan dengan DPR-RI belum lama ini. “Kami ingin berdialog dengan Bupati dan jajarannya, termasuk anggota DPRD Kutim sehingga mengetahuin persis kenapa penerimaan ASN tahun 2018 ini sama sekali tidak ada formasi bagi TK2D atau K2,” ungkap Muursalim ketika ditanya hasil rapat pengurus Forkom TK2D, Sabtu (22/9).
Terkait penerimaan ASN tahun 2018, Forkom TK2D bersama pengurus PGRI, belum lama ini mengirim surat protes ke Presiden Jokowi, Menpan dan Kepala BKN. Dalam suratnya, Forkom TK2D mempertanyakan tidak adanya formasi khusus honorer. “Kalau TK2D yang ada ditanding dengan peserta yang baru masuk tentu kalah, apalagi yang diujikan masih terkait dengan hal-hal umum sementara banyak TK2D yang sudah lupa karena kesibukan mdengan tugas kesehariannya,” beber Mursalim.(SK12)
