Beranda hukum OTT KPK, Pecahkan Bisul di Kutim

OTT KPK, Pecahkan Bisul di Kutim

0
Pengumuman Kades Senyiur Kecamatan Muara Ancalong serta Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng.

Loading

SANGATTA (9/10-2020)

                Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah pejabat di Pemkab Kutim bagaikan bisul pecah. Pasalnya, semenjak KPK membongkar tipu muslihat terhadap APBD Kutim dalam beberapa tahun terakhir,sejumlah keganjilan terungkap seperti adanya  dugaan pembayaran pekerjaan yang belum tuntas, pembagian alokasi anggaran yang tidak wajar untuk OPD serta mandeknya pembayaran dana desa, gaji TK2D dan insentif ASN.

Mengikuti MTQ salah satu agenda rutin bagi seorang camat, namun karena keterbatasan dana akhirnya meminta bantuan ke perusahaan.

                Tak heran, sejumlah Kepala OPD ketika ditanya Suara Kutim.com tak bisa berkomentar apa yang harus dikerjakan karena dana yang disediakan jauh dari harapan. “Usulan beragam, sesuai dengan program baik nasional, provinsi dan Kutim tetapi kita nggak bisa apa-apa jika dananya yang diberikan tak sesuai harapan,” ungkap sejumlah Kepala OPD.

                Masalah anggaran kecil dan tak sebanding dengan tugas yang diemban, dilontarkan Camat Sangatta Selatan Hasdiah. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Bupati dan Sekda Kutim, diungkapkan anggaran kecamatan lebih kecil dari anggaran desa bahkan hampir sama dengan Tim PKK Kecamatan yang mendapat dana dari pokir Ketua DPRD Kutim EUF. “Parahnya, usulan kita nggak ditanggapi tapi yang nggak diusulkan datang , belakangan kita diminta membuat surat usulannya pada tahun lalu,” beber Hasdiah.

                Kondisi keuangan kecamatan di Kutim ini diakui Pjs Bupati Kutim, Jauhar Effendi menjadi perhatiannya. Jauhar yang baru beberapa hari melaksanakan tugas di Kutim, mengakui anggaran kecamatan terlalu  kecil sementara beban tugas yang diemban banyak dan berat. “Camat itu menangangi banyak masalah dan urusan, semua urusan OPD di kabupaten ada dipundaknya termasuk urusan lainnya namun jika anggarannya minim bagaimana bisa bekerja baik, terlebih bagi camat di Kutim yang kondisi wilayahnya tidak sama dengan camat di perkotaan,” sebut Jauhar.

                Pria yang pernah menjadi camat ini, menyebutkan selain kecamatan masih minim anggaran, sejumlah OPD tertentu juga minim sementara beban dan tanggungjawabnya tidak kalah pentingnya dengan beberapa OPD yang mempunyai anggaran besar.(SK3/SK5)

Artikulli paraprakFee 10 Persen Bukan Rahasia Umum di Kutim
Artikulli tjetërTim Pospol Teluk Pandan, Tangkap Pelaku Penggelapan Pajak Asal Sulsel