Beranda politik DPRD Kutim Pansus DPRD Kutim Panggil Manajemen RSUD Kudungga, Klarifikasi Pengelolaan Anggatan TA 2020

Pansus DPRD Kutim Panggil Manajemen RSUD Kudungga, Klarifikasi Pengelolaan Anggatan TA 2020

278
0

SUARAKUTIM.COM; SANGATTA—Menindaklajuti Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur (Kutim) Tahun 2020, Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, memanggil manejemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga Kutim untuk melakukan klarifikasi terkait penggunaan anggaran yang mereka diterima, yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Humas RSUD Kudungga Jumran (tengah) dan rekannya saat menjelaskan pengelolaan keuangan di RSUD Kudungga di DPRD Kutim

Pengelolaan dana ratusan miliar rupiah oleh RSUD Kudungga ini, terdiri dari Rp 85 miliar dari APBD murni, sementara dana Covid-19 mencapai Rp 21 miliar. Namun demikian, DPRD Kutim menilai jika pelayanan di rumah sakit milik pemerintah Kutim tersebut, cukup buruk. Terutama masalah fasilitas rumah sakit yang dinilai tidak layak, seperti kamar mandi yang rusak, tidak tersedianya bantal bagi pasien dan panasnya ruangan rawat inap.

Namun dalam pemanggilan tersebut, pihak manejemen tidak dihadiri oleh Direktur RSUD Kudungga, dr. Anik Istiyandari, tanpa alasan yang jelas. Sontak ketidakhadiran Anik, membuat seluruh anggota Pansus LKPJ yang dipimpin Faisal Rahman, sangat kecewa, karena yang diutus hanya Humas RSUD Kudungga, Jumran dengan beberapa stafnya.

“Kalau Direkturnya saya tau tidak hadir, saya lebih baik tidak datang,” kata salah seorang anggota DPRD Kutim.

Karena ketidak hadiran direktur RSUD tanpa alasan yang jelas, pertanyaan dari anggota DPRD pun cukup banyak yang muncul, yang tentu tidak mengenakkan bagi mereka. Termasuk masalah pelayanan yang dianggap tidak ramah, fasilitas yang tidak memadai meskipun mengelola anggaran yang sangat besar, dan berbagai masalah lainnya ikut terungkap. Termasuk sistim pelayanan yang dianggap tidak adil, yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit.

“Saya pernah berobat ke RSUD. Saat itu memang saya datang sebagai warga biasa, tidak mengaku sebagai anggota DPRD. Saya antri cukup lama. Ternyata datang manajer PT KPC (Kaltim Prima Coal, red), langsung dipanggil untuk dilayani. Ini kan tidak benar kalau pelayanannya seperti ini. Seharusnya, kalau memang antri, ya antri, jangan beda-bedakan,” ketus David Rante.

Sementara itu, Ketua Pansus Faisal Rahman mengatakan sangat kecewa karena Direktur RSUD tidak hadir, karena utusannya tidak bisa menjawap pertanyaan yang mereka ajukan. Karena itu pihaknya meminta rincian pengeluaran anggaran yang mereka terima, yang nilainya cukup besar tahun lalu.

“Kami minta rincian pengeluaran mereka. Juga akan klarifikasi, dengan mendatangi RSUD untuk melihat pengadaan alat kesehatan tahun 2020 lalu senilai Rp10 miliar,” katanya.(Advetorial/Admin)

Artikulli paraprakJalankan Ibadah Ramadhan, Ketua DPRD Kutim Ingatkan Masyarakat Tetap Patuhi Prokes
Artikulli tjetërDianggap Melenceng, Pansus LKPJ DPRD Kutim Pertanyakan Tupoksi DPMPTSP Kutim Kerjakan Pengadaan Solar Cell