Beranda hukum Panwaslu 24 Jam Beroperasi, Sasar Daerah Rawan Pelanggaran

Panwaslu 24 Jam Beroperasi, Sasar Daerah Rawan Pelanggaran

907
0
Andi Yusri - Ketua Panwaslu Kutim (kanan) saat mengikuti Rakor di KPU Kutim, Selasa (26/6) sore.

SANGATTA (26/6-2018)
Cegah money politik, janji atau intimidasi serta dan pelanggaran lainnya di masa tenang Pilkada Kaltim, Panwaslu Kutim mengerahkan segala daya untuk melakukan pengawasan kepada oknum yang akan merusak proses Pilkada Kaltim terlebih menjelang pemungutan suara, Rabu (27/6) besok.
Ketua Panwaslu Kutim Andi Yusri, saat berada di KPU Kutim, Selasa (26/6) menyebutkan segala sistem pengawasan dikerahkan Panwaslu terutama pada kawasan rawan pelanggaran. Ia menandaskan, selama masa tenang tim Panwaslu terus melakukan pemantauan. “Tim Panwaslu banyak, tersebar hingga desa,” terang Andi Yusri.
Ia menyebutkan dalam pengawasan, tim berupaya melakukan pendidikan kepada masyarakat yang diduga kuat mudah terkena serangan fajar. “Kami beritahu mereka, kalau saat ini penerima money politik bisa dihukum penjara, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya hanya pelaku. Ketika hal itu dijelaskan, banyak informasi didapat karenanya Panwaslu meningkatkan pengawasan,” beber Andi Yusri.
Terkait surat undangan atau pemberitahuan kepada masyarakat akan pemberian suara, ia mengakui menjadi salah satu perhatian. Karenanya, sebut Andi Yusri, KPPS sebelum mulai pemungutan suara wajib menghitung surat undangan atau C6 yang belum maupun sudah terbagi kepada pemilih sehingga bisa dicocokan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Apabila sudah ada datanya C6 yang terbagi,maka dapat diperhitungkan kisaran pemberi suara di setiap TPS,” sebutnya.
Terkait dengan bolehnya pemilih datang hanya membawa C6 tanpa KTP atau Suket dari Dinas Dukcapil Kutim, ia mengimbau KPPS benar-benar yakin jika pembawa surat undangan adalah warga sekitar TPS. “Kalau ragu minta keterangan RT atau tetangga yang bersangkutan, atau bisa juga meminta salah satu identitasnya seperti SIM agar pelaksanaan pemungutan suara benar-benar baik, karena pembawa C6 adalah memang benar-benar orang yang berhak jika tidak bisa diganjar hukuman penjara seperti diamanatkan UU Pilkada,” tandasnya.(SK12)

Artikulli paraprakFahmi : Logistik Pilkada Kaltim Sudah Sampai PPS
Artikulli tjetërDukcapil Serahkan Data KTP elektronika dan Suket ke KPU Serta Panwaslu