SANGATTA,Suara Kutim.com
Kelemahan sejumlah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam pengelolaan anggaran atau keuangan negara karena minimnya SDM dibidang akutansi. Diharapkan, pengelolaan keuangan bisa maksimal dan tepat sasaran bila dikelola seorang yang mumpuni dibidang keuangan.
Penilaian itu, dikemukakan Kepala Badan Pemeriksa Keungan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Wahyudi Basuki, ketika berada di Sangatta belum lama ini.
Menurutnya, yang ideal setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki minimal dua orang sarjana akuntansi. “Minimal sarjana akuntansim ngak usah akuntan, karena itu sulit jadi BPKP menyarankan agar dalam penerimaan pegawai, seharunya pemerintah mengutamakan sarjana akuntansi sebab ini merupakan kebutuhan mendesak, untuk menyusun laporan keuangan di SKPD,” imbuh Bambang.
Diakui BPKP kerap menemukan masalah karena ketidaktaat akan aturan yang berlaku. “Banyak laporan keuangan yang sulit diperiksa BPK dimana ujung-ujungnya opini laporan kekuangan jadi jelek, karena penyusunannya tidak standar,” ungkap Bambang.
Lebih jauh, Bambang mengakui dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah yang didampingi BPKP sebagai konsultan keuangan. Hasilnya, cukup bagus seperti di Kukar yang semula disclamer langsung jadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kemudian, Kutim dari disclamer dalam dua tahun terakhir ini naik ke opini wajar dengan pengecualian. “Kami berharap, kalau semua sudah berjalan dengan baik, BPKP tidak akan menjadi konsultan lagi,” harapnya
Bambang membantah pandangan jika membaiknya opini hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah yang didampingi karena faktor keberadaan mereka sebagai konsultan. “Yang periksa APBD itu bukan BPKP tapi BPK jadi membaiknya opini itu karena murni ada perbaikan pengelolaan keuangan,” urainya.
BPKP hadir sebagai konsultan pengelolaan keuangan, ditegaskan Bambang, untuk bagi ilmu karena itu BPKP sering melakukan bimbingan teknik pengelolaan kuangan, jadi BPKP hadir sebagai konsultan itu untuk tranfer ilmu pengelolaan keuangan yang standar,” tegasnya.(SK-02)