Beranda hukum Permohonan G20 Mei Mulai Diuji MK

Permohonan G20 Mei Mulai Diuji MK

693
0
Menjelang sidang dimulai

SANGATTA (26/1-2018)
Sidang pengujian Pasal 15 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN yang disampaikan Gerakan 20 Mei Kutai Timur (Kutim) mulai digelar Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis (25/1). Pekara yang tercatat dengan Nomor Pekara 5/PUU-XVI/2018 tanggal 17 Januari 2018 ini, dalam sidang perdananya memberikan kesempatan kepada Gerakan 20 Mei (G20 Mei) Masyarakat Kutai Timur yang diwakili Ahmad Irawan.
Melalui Ahmad Irawan, dipaparkan persoalan ketentuan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Dalam permohonannya, advokat yang beralamatkan The City Tower Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, disebutkan pasal 15 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Bahwa seperti diatur dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, kebijakan dan keputusan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan konstitusi,” sebut Irawan.
Irawan yang menjadi kuasa Gerakan 20 Mei Kutim, Rahman (TK2D Pemkab Kutim) yang beralamatkan Jalan Kalimutu Sangatta Utara, serta Jamaluddin (Wiraswasta) warga Jalan Dayung Desa Singa Gembara Sangatta.
Dalam surat pengujiannya setebal 13 halaman, diungkapkan bagaimana kondisi APBD Kutim sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2017, diantaranya terjadi tunggakan pembayaran kepada sejumlah pihak termasuk gaji TK2D Pemkab Kutim. “Adanya kesewenangan yang dilakukan pemerintah pusat kepada Pemkab Kutim yang seharusnya diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga merugikan para pemohon dan masyarakat Kutim,” beber Irawan seraya menyebutkan diperbolehkannya penundaan dan pemotongan dana oleh pemerintah pusat berimplikasi terhadap kehidupan dan kesra masyarakat Kutim.
Dalam petitum, diharapkan majelis hakim MK menerima dan mengabulkan permohonan pemohon serta menyatakan Pasal 15 ayat 3 huruf d UU Nomor 15 Tahun 2017 sebagai pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai penundaan atau pemotongan anggaran tersebut untuk daerah yang sedang mendapatkan sanksi dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya atau setelah APBD ditetapkan.(SK09)

Artikulli paraprakAtlit Senam Kutim Sukses di Pra Porpov Kaltim
Artikulli tjetërKeberadaan Fadil Semakin Kabur, Pencarian Tetap Dilakukan