Beranda hukum PMPTSP Kutim Siap Menerima Kewenangan Bupati

PMPTSP Kutim Siap Menerima Kewenangan Bupati

1054
0

SANGATTA (3/4-2018)

Syaiful – Kabid Perizinan dan Non Perizinan

Percepatan yang dilakukan Pemkab Kutai Timur memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan membentuk Satgas (Satuan Tugas) Percepatan Perizinan Kutim, disambut cepat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kutim.
Kepala DPMPTSP Kutim, Darmawansyah mengaku siap mengemban amanah yang diberikan Bupati Kutim, untuk menjadikan instansi yang dipimpinnya sebagai pintu masuk dan etalase bagi seluruh kegiatan investasi di Kutim.
Bersama Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Saiful Ahmad, dijelaskan, saat ini sejumlah perizinan memang masih tersebar di 30 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kutim. Namun, terbentuknya Satgas Percepatan Perizinan, secara fungsi teknis penanganan perizinan masih dilakukan di masing-masing OPD, namun penyelenggara perizinan sudah berada di bawah kontrol DPMPTSP Kutim. “Sehingga benar-benar satu pintu secara sistem, sebagaimana instruksi dari pusat,” terangnya.
Saiful, menambahkan, disayangkan dan pasti Kutim tertinggal jika PTSP dan juga OPD teknis Kutim lainnya tidak mau mengambil momentum percepatan dari 500 kabupaten, kota dan provinsi se Indonesia memperebutkan peluang investasi yang datang dari dalam maupun luar negeri.
“Jika Kutim tidak cepat meng-up grade regulasi dan pelayanan yang ada, maka investor ini akan lari ke daerah yang lebih siap. Tentu ini akan sangat menghilangkan peluang besar bagi daerah untuk mendapatkan pemasukan dana segar, baik yang bersifat investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Terl ebih lagi, seharusnya kita belajar dari kondisi keterpurukan ekonomi Kutim saat ini yang banyak bertumpu pada dana perimbangan dan bagi hasil dari pusat,” sebutnya.
DPMPTSP Kutim, dijelaskannya, secara bertahap terus melakukan pembenahan, terutama terus meningkatkan kapasitas SDM selaku operator pelayanan perizinan, pembenahan regulasi perizinan beserta SOP dan pembenahan prasarana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dari 93 jenis perizinan yang merupakan hasil manives potensi perizinan yang pernah di data bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini ada 7 jenis pelayanan perizinan yang selama setahun ini sudah ditangani PTSP Kutim. “Kami yakin semua jika jenis pelayanan perizinan lainnya juga sudah bisa dilaksanakan dan dikembangkan di PTSP Kutim,” kata Syaiful.
Diakui, sejumlah aturan atau prosedur yang sebelumnya dilaksanakan juga banyak terpangkas, seperti tidak lagi memberlakukan paraf berjenjang yang begitu panjang, namun cukup hanya tiga langkah. Ia mengakui, sebelumnya penerbitan perizinan harus ditandatangani bvupati, namun kini cukup Kepala DPMPTSP.
“Ini akan mempersingkat waktu dalam proses perizinan,sehingga investor tidak lagi hanya berkutat pada waktu menunggu penyelesaian proses perizinan,” bebernya.(ADV-KOMINFO)

Artikulli paraprakPolisi Bekuk 5 Pelaku Pencurian Sapi, 1 Orang Masuk DPO
Artikulli tjetërBawa Senjata Tajam, Pembegal Sapi Dilumpuhkan Dengan Timah Panas