Beranda politik DPRD Kutim Prolegda Masuk SIPD, Bapemperda DPRD Kutim Utamakan Prioritas

Prolegda Masuk SIPD, Bapemperda DPRD Kutim Utamakan Prioritas

295
0

SUARAKUTIM.COM; SANGATTA—DPRD Kutim pada tahun ini membatasi ajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas, hanya sesyuai skala prioritas. Pasalnya, bukan hanya program pembangunan saja yang masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), namun juga termasuk program legislasi DPRD Kutim, yakni Raperda. Sehingga kinerja DPRD juga akan terpantau di sana, termasuk penganggarannya. Demikian diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan.

Ketua Bapemperda DPRD Kutim – Agusriansyah Ridwan

“Banyak bakal Raperda yang diajukan berbagai pihak, terutama dari pemerintah. Namun kami pilih berdasarkan skala prioritas, Raperda yang akan dibahas. Sebab Raperda yang akan dibahas, itu di-input masuk SIPD, termasuk estimasi anggarannya, juga masuk. Karena itu, kami pilh yang prioritas untuk masuk program legislasi daerah (Prolegda) tahun ini,” katanya.

Disebutkan, pembatasan dilakukan karena jika terlalu banyak masuk SIPD, ternyata hanya sebagian yang berhasil diselesaikan maka tentu akan jadi pertanyaan kinerja DPRD.

Adapun Raperda dari pemerintah maupun Raperda inisiatif DPRD yang masuk prolegda tahun ini berjumlah 22 buah. Namun tidak menutup kemungkinan di tengah jalan, ada Raperda yang mendesak bisa dimasukkan untuk dibahas, sehingga jumlahnya bisa bertambah lagi.

“Jadi dari 22 Raperd itu, ada 13 Raperda usulan Pemerintah, sementara 9 Raperda Inisiatif dari DPRD Kutim,” jelas Agusriansyah, beberapa hari lalu di ruang kerjanya.

Meskipun baru masuk April, diakui dari 22 Reperda tersebut, yang sudah berjalan sekarang, persiapan untuk bulan April ini akan masuk di-Paripurnakan pengesahan ada tiga Raperda. Ketiga Reperda itu terkait Raperda Perumda PDAM, Raperda Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu dan Reperda Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.

Setelah ketiga perda tersebut disahkan, di bulan ini juga pihaknya kembali mengusulkan pembahasan perubahan Perda No 8, 9 dan 10 terkait Retribusi. Mengigat perbaikan ini harus dilakukan berdasarkan adanya perubahan regulasi diatasnya.
“Pada saat berlangsungnya rapat Banmus beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah mengusulkan di Banmus di bulan ini, untuk dijadwalkan rapat paripurna pembahasan perubahan perda no 8, 9, dan 10 terkait retribusi,” katanya.

Selain itu juga, ada Raperda beberapa Desa Persiapan yang dalam waktu dekat juga harus segera diparipurnakan dan ditetapkan sebegai Desa Defenitip. Keluarnya UU Omnibuslaw mengkoneksikan dengan UU No 13 Tahun 2003, terkait ketenagakerjaan ini juga yang mau didorong Tahun ini, untuk disesuaikan . (Advetorial/Admin)

Artikulli paraprakTak Sekedar “ABS”, DPRD Kutim Minta RPJMD Sajikan Data Akurat
Artikulli tjetërJoni, S.Sos : Pemerintah Harus Gali Potensi PAD, Terutama Sektor Sawit