SANGATTA,Suara Kutim.com (13/1)
Sejumlah kontraktor Pemkab Kutai Timur (Kutim) kebingungan pasalnya proyek yang ia kerjakan belum bisa dibayar pemkab karena pemkab kekurangan dana di tahun 2015. Kekurangan dana itu, disebutkan Kepala Bagian Keuangan Setkab Kutim Suriansyah akibat dana dari pemerintah pusat tidak masuk sesuai target. “Pemkab belum bisa membayar pekerjaan kontraktor atau rekanan karena terjadi keterlambatan transfer dari pemerintah pusat, kasus ini juga dialami semua daerah termasuk Pemprov Kaltim,” terangnya ketika ditemui wartawan, Rabu (13/1) siang.
Dalam penjelasannya kepada wartawan, pria yang akrab disapa dengan Anto ini menyebutkan beberapa paket proyek yang belum bisa terbayarkan umumnya dari kegiatan pada Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa SKPD lainnya “Saat ini Bagian Kuangan melakuk dengan berbagai pihak terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menemukan formula cara pembayaran yang akan dilakukan. apakah harus dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2016 nanti setelah ada rekomendasi BPK baru dibuat surat ke Bupati untuk ditandatanganni, untuk dibawa ke pemerintah pusat. Intinya Pemkab Kutim itu akan bertanggungjawan dengan pembayaran proyek yang sudah dikerjakan,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mengakui untuk dianggarkan pada APBD 2016 sudah tidak bisa karena sudah berjalan. Disebutkan, seandainya tidak ada kekurangan transfer dana pusat APBD Kutim bisa surplus tapi karena kurang transfer dana dari pemerintah pusat terjadi kekurangan anggaran.
Terpisah, seorang kontraktor yang menyebutkan dirinya RM mengakui tagihan pekerjaan proyeknya di Dinas Pendidikan senilai Rp600 juta, untuk membangun sebuah sekolah dasar (SD) belum dibayar. Ia mengakui, keterlambatan pembayaran yang dialaminya menjadi masalah terlenbih bila menggunakan APBD Perubahan. “Saya kira tidak masuk akal kalau tidak ada anggaran atau dana sebab dewan sudah merestui anggaran, itu jelas ada uangnya. Jadi seharusnya, dibayar saja karena bagi kontraktor akan jadi masalah karena uang itu juga sebagian uang pihak ke tiga. Sebab untuk membangun proyek, kontraktor juga menggunakan uang pinjaman dari berbagai pihak. Jadi akan jadi masalah kalau tidak dibayar. Apalagi, banyak teman kami yang tagihannya bahkan miliaran rupiah, yang belum terbayar,” beber RM seraya menyebutkan bayangan kerugian sudah didepan mata.(SK-02/SK-11)
