SALAH satu aspek roda pemerintahan yang dinilai berhasil yakni dalam hal pengelolaan keuangan atau APBD. Pemprov Kaltim pada tahun 2018, untuk ke lima kalinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.
Sementara realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah pada APBD Timur Tahun 2019 ditargetkan Rp 11,1 Triliun sedangkan realisasinya Rp11,7 Triliun (105,72%). Sumber pendapatan itu yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,5 Triliun (113,14 %), Dana Perimbangan Rp 5,1 Triliun (97,67%) dari target Rp5,2 Triliun, lain-lain pendapatan daerah Rp42,9 M ditargetkan Rp43,5 Triliun (98,67%).
Sementara total belanja ditargetkan sebesar Rp 12,9 triliun dengan realisasi sebesar Rp 11,3 Triliun (88,28 %), dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp7,4 Triliun dari target Rp7,9 Triliun, Belanja Langsung (BL) ditargetkan Rp4,9 Triliun dengan realisasi Rp3,9 Triliun (79,81%). “Realisasi keuangan APBD Tahun 2019 yang disampaikan pada RLPPD bersifat sementara karena proses audit BPK masih berlangsung,” terang Gubernur Isran Noor.
Keberhasilan capaian pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu, diakui Gubernur Isran buah kerjasama semua pihak. Gubernur secara khusus memberikan apresiasi dan terima kasih kepada bupati dan walikota yang telah bekerjasama mensinkronisasikan visi, misi dan program serta kegiatan pembangunannya serta melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.(bersambung)