Beranda kutim Saat Reses : Masyarakat Tanya Kapan Kutim Bebas Dari Defisit

Saat Reses : Masyarakat Tanya Kapan Kutim Bebas Dari Defisit

786
0

SANGATTA (5/5-2018)
Reses pertama anggota DPRD Kutim di tahun 2018, masih diwarnai pertanyaan masyarakat tentang defisit. Hal ini karena masalah defisit yang melanda keungan pemerintah Kutim, kata David Rante – Anggota DPRD Kutim, sudah dirasakan hingga akar rumput.

David Rante – Anggota Banggar DPRD Kutim
Dijelaskan, saat ia reses di RT 19 Gang Nuri, Desa Singa Gembara Sangatta Utara, belum lama ini yang dihadiri puluhan orang namun dari berbagai kalangan melempiaskan uneg-unegnya saat mempertanyakan masalah defisit seperti diungkapkan Dorce (58). “Saya tidak menanyakan soal anggaran, saya cuma mau menanyakan kapankah kiranya Kutai Timur ini bebas dari kata defisit,” tanya Dorce kala itu.
Sebagai wakil rakyat yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan APBD Kutim, David Rante menjelaskan, keadaan perekonomian Kutim memang masih belum stabil. Selain itu, adanya hutang anggaran pemerintah diakibatkan dipangkasnya beberapa pos pendapatan daerah oleh pemerintah pusat salah satunya adalah dana bagi hasil dari berbagai sektor industri, migas dan pertambangan yang merupakan salah satu pos pendapatan pemerintah daerah yang memberikan sumbangan besar untuk menggerakkan perekonomian daerah, namun dalam dua tahun ini dipotong.
“DPRD bersama pemerintah daerah masih berusaha mengatasi defisit yang terjadi di Kutai Timur. Pemangkasan dana bagi hasildari sektor industri,pertambangan dan migas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten Kutai Timur, mengakibatkan defisit. Ke depan, untuk menanggulangi dampak defisit ini, kami di DPRDmeminta pemerintah daerah untuk memacu dan lebih mengoptimalkan sektor sektor unggulan di Kutai Timur, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah(PAD)supaya kita tidak lagi ketergantungan terhadap dana bagi hasil. Jika ini dilakukan, maka dampak dari pemotongan anggaran akan cepat terselesai,” katanya.
Beberapa warga lainnya, tetap mengusulkan berbagai infrastruktur seperti jalan, drainase, pengadaan alat untuk posyandu, yang belum lengkap. (ADV-DPRD KUTIM)

Artikulli paraprakPemotongan Dana Transfer Tanpa Perencanaan Matang, Merugikan Daerah
Artikulli tjetërSaat Beraksi, Perampok Menyekap 8 Orang Termasuk Istri dan Anak Kifli