Beranda politik DPRD Kutim Sah Jadi Perumda, Pemkab Kutim Wajib Modali PDAM Rp 11 Miliar per...

Sah Jadi Perumda, Pemkab Kutim Wajib Modali PDAM Rp 11 Miliar per Tahun

71
0

SUARAKUTIM.COM; SANGATTA—Berubahnya status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta tuah Benua menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), maka pemerintah Kutai Timur (Kutim) wajib memberikan penyertaan modal bagi PDAM setiap tahunnya senilai Rp 11 miliar, selama sepuluh tahun. Hal ini diungkapkan Ketua Pansus Perda Perumda Air Minum Kutim, Yuli Sa’pang.

Yuli Sa’pang – Ketua Pansus Perda Perumda Air Bersih Tirta Tuah Benua Kutim

“Dengan telah disahkannya Perda Perumda, maka pemerintah wajib memberikan penyertaan modal bagi PDAM selama sepuluh tahun ke depan dengan nilai Rp11 miliar per tahun. Dengan modal ini, maka diharapkan kinerja PDAM tiap tahun akan meningkat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kutim,” katanya.

Diakui, selama ini pelayanan PDAM, masih kurang maksimal, karena itu banyak keluhan maasyarakat terhadap PDAM. Karena anggaran untuk pembangunan infrastruktur d PDAM, masih kurang. sebab anggaran PDAM, memang masih sangat terbatas, namun dengan adanya penyertaaan modal pemerintah tiap tahun ke depan, maka PDAM akan mampu membangun infrastruktur mereka dengan baik dan merata di 18 kecamatan, sehingga pelayanan akan lebih baik lagi.

“Sebab ada beberapa cabang PDAM, yang belum maksimal di kecamatan. Termasuk di Bengalon, dimana selalu mengeluh masalah pipa yang rusak. Padahal, itu dimungkinkan karena memang bisa jadi pipa tidak standar, karena keterbatasan anggaran. Dengan anggaran penyertaan modal ini maka pembangunan infrastruktur PDAM akan lebih baik lagi, yang tentunya akan berujung pada perbaikan layanan pada masyarakat,” katanya.

Terkait dengan penyertaan modal bagi PDAM, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, selama ini penyertaan modal hanya berupa hibah yang diberikan pemerintah. Namun setelah ada hasilnya, dikembalikan.

“Kan ada itu hibah untuk pemasangan air bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tapi, itu dikembalikan ke pemerintah. Tapi, kalau memang ada selain itu, saya belum tau. Tapi intinya, bagi pemerintah, yang penting itu untuk masyarakat, itu akan kita lakukan. Sebab salah satu program pemerintah adalah bagaimana agar PDAM ini bisa melayani masyarakat Kutim secara merata hingga ke pelosok,” katanya. (Advetorial/Admin)