SANGATTA (17/5-2018)
Banyaknya program yang tidak terealisasi, DPRD Kutim seakan berutang pada masyarakat di daerah pemilihan mereka. Hal ini dirasakan, ketika reses, masyarakat menanyakan kembali apa yang telah diusulkan pada reses sebelumnya atau Musrembang bahkan tahun sebelumnya, yang tidak teresliasi. “Akibatnya, kami seperti berutang pada masyarakat, karena terus ditagih-tagih, kapan programnya jalan,” kata Syarifuddin Ham.
Politikus PAN ini menyebutkan, di Dapil IV, semua pertanyaan sama, kapan program yang telah diajukan dikerjakan. “Inilah yang harus kami jelaskan, kalau program tidak jalan karena anggaran di potong,” katanya.
Ia mengakui, jangankan program baru, program yang telah dikerjakan tahun 2017, itu belum dibayar Pemkab. Bahkan, ada proyek tahun sebelumnya juga belum terbayar. “Jadi bagaimana kami jelaskan. Namun karena reses ini memang kewajiban, karena itu, isinya malah menjelaskan defisit dan segala penyebabnya, hingga pekerjaan lalu tidak dibayar sebagai imbas defisit, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, sebagaiman judul reses,” katanya.
Menghadapai masyarakat, akunya, cukup repot, terlebih menjelaskan masalah keuangan. Hanya saja, karena kewajiban melakukan reses, karena itu, reses kemudian dijadikan tempat menjelaskan masalah defisit pemerintah. “Ujung-ujungnya kami katakan, kalau apa yang dirasakan masyarakat, juga dirasakan DPRD. Sebab DPRD hanya membuat program, tapi yang pegang uangnya pemerintah, karena pemerintah katakan tidak ada uang, DPRD juga katakan tak ada uang,” katanya. (ADV-DPRD KUTIM)
