Beranda politik DPRD Kutim Tak Sekedar “ABS”, DPRD Kutim Minta RPJMD Sajikan Data Akurat

Tak Sekedar “ABS”, DPRD Kutim Minta RPJMD Sajikan Data Akurat

298
0

SUARAKUTIM.COM; SANGATTA—Sejumlah Fraksi-fraksi di DPRD Kutai Timur (Kutim), menyuarakan sikap krits saat menyampaikan pandangannya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026, Rabu, (21/04). Seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. PDI menilai bahwa dalam penyusunan RPJMD lima tahun ke depan, diharapkan pemerintah betul-betul menyajikan data yang akurat, dengan menginventarisasi potensi dan aset real yang dimiliki oleh Kutim, bukan hanya data “Asal Bapak Senang”, sehingga nantinya diharapkan perencanaan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutim.

Yusuf T Silambi, membacakan pandangan Fraksi PDIP atas RPJMD yang diajukan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman

“Seperti persoalan kesejahteraan pemerataan Ekonomi. Dari data capaian fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2020, menunjukan bahwa sangat bergantung pada sektor Migas dan Batu bara sebagai sumber pendapatan APBD. Pertumbuhan ekonomi tanpa komponen migas dalam tiga tahun terakhir sebelum tahun 2019 cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan tanpa migas dan batubara,” jelas Drs Yusuf T. Silambi saat membacakan pandangan Fraksi

Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih sangat dipengaruhi oleh kegiatan komoditi pertambangan khususnya batubara dan migas dengan kontribusinya hingga mencapai 80 persen. Sementara pertumbuhan PDRB tanpa migas dan batubara sangat kecil, bahkan sektor Pertanian belum memberikan kontribusi nyata dalam PDRB Kutim yaitu Rata-rata hanya mencapai 9,16 persen.

“Padahal di dalam visi-misi kepala daerah terpilih mengedepankan sektor pertanian (agribisnis dan agroindustri). Hal ini harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan agar sektor pertanian yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB,” katanya.

Untuk meningkatkan non migas dan pertambangan, maka pemerintah harus memberikan perhatian dan prioritas pada sektor-sektor lain. Terutama untuk mengembangkan kualitas pelaku atau sumber daya manusia khususnya di sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis. Harapnya, jumlah penduduk miskin selalu meningkat di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2020, akan ditekan. Sebab persentase penduduk miskin, masih 9,48 persen. “Ini menjadi PR bersama yang harus diperbaiki secara serius,” katanya.(Advetorial/Admin)

Artikulli paraprakJalan di Pedalaman Kutim Rusak Parah, Anggota DPRD Kutim Minta Pemerintah Ambil Tindakan
Artikulli tjetërProlegda Masuk SIPD, Bapemperda DPRD Kutim Utamakan Prioritas