Beranda hukum Terlibat Korupsi Lahan, 3 Pejabat Kutim Dituntut 3 Tahun Penjara Serta Denda...

Terlibat Korupsi Lahan, 3 Pejabat Kutim Dituntut 3 Tahun Penjara Serta Denda Rp2 M

0

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com (25/11)
Tiga oknum pejabat Pemkab Kutim yakni Ard (Kadis PLTR), Her (PPTK) dan Kas (Kades Sangatta Utara) diduga Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dalam pengadaan lahan untuk pelabuhan laut di Dusun Kenyamukan Sangatta Utara yang menyebabkan kerugian negara Rp6 M lebih.
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, ketiganya dituntut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. “Karena perbuatannya ketiganya Jaksa Penuntut Umum ketiga terdakwa dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta serta membayar uang penganti masing-masing Rp2 M subside 18 bulan kurungan,” terang Kajari Sangatta Tety Syam SH, Rabu (25/11).
Kepada wartawan, Rabu (25/11) siang tadi, Kajari didampingi Kasi Pidsus Regie Komara SH disebutkan tuntutan disampaikan dalam persidangan pekan lalu. Disebutkan, ketiga tersangka didudukan pada kursi persakitan terpisah namun tuntutan hukum sama.
Diungkapkan, Kejaksaan Sangatta mendapat rencana tuntutan (Rentut) karena Jaksa Kejati yang menyidangkan sementara Kejari Sangatta hanya menyiapkan saksi yang akan dihadirkan.
Seperti diketahui, ke tiga terdakwa, didakwa melakukan perbuatan pidana dugaan korupsi pembebasan lahan Pelabuhan Laut di Dusun Kenyamukan, yang berdasarkan audit BPK ada kerugian negara sebesar Rp 6,02 miliar.
Kasus yang awalnya disidik Polda Kaltim setelah melalui proses yang lama akhirnya dilimpahkan ke Kejati kemudian diteruskan ke Kejari Sangatta untuk proses penuntutan. Dalam dakwaan dan tuntutan, diungkapkan ketiga tersangka dalam kasus ini memiliki peran masing-masing seperti Kas berperan menerbitkan SPT dengan tanggal mundur karena tahu ada pembayaran lahan, sehingga beberapa orang akhirnya mendapat pembayaran dari pembebasan lahan yang dilakukan Dinas Tata Ruang.
Dalam penyelidikan diketahui ada 52 SPT yang diterbitkan Kas sebagai Kepala Desa, Sedangkan Her sebegai PPTK seharusnya memeriksa surat bukti kepemilikan tanah namun itu tidak dilakukan sehingga dilakukan pembayaran. Akibatnya timbul kerugian negara akibat pembayaran di lahan tanah negara, yang seharusnya tidak perlu dilakukan.
Terhadap Ard sebagai Kadis PLTR dengan tugas sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus tidak memeriksa keabsahan status tanah dan kemudian menyetujui pembayaran lahan. “Jadi ada kelalaian yang menimbulkan kerugian yang jika dijumlahkan sekitar Rp6,02 M,” terang Kajari.
Dalam persidangan yang cukup lama, kejaksaan menghadirkan puluhan saksi termasuk dari BPK Perwakilan Kaltim. Saksi lain yang dihadirkan tim pembebasan atau Panitia 9 yang diketuai Ismunandar.(SK-02/SK-03/SK-13)