Beranda hukum Tidak Ada Pengampunan PNS Korupsi, Pasti Dipecat

Tidak Ada Pengampunan PNS Korupsi, Pasti Dipecat

1070
0

SANGATTA (21/5-2018)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Irawansyah pastikan jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus hukum tindak pidana korupsi dan telah memiliki putusan atau penetapan hukum yang kuat, langsung dilakukan pemecatan secara tidak hormat.
Itu disampaikan Irawansyah, sebagai bentuk penegasan Pemkab Kutim terhadap pelanggaran hukum terlebih sampai memberikan kelonggaran hukum. “Merujuk UU ASN, maka siapapun ASN atau PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan dinyatakan bersalah, serta sudah memiliki putusan hukum yang kuat atau tetap dari pengadilan, maka akan langsung diproses pemecatan PNS yang bersangkutan secara tidak hormat,” beber Irawansyah.
Bahkan, kata Irawansyah, sejak diketahui adanya pelanggaran hukum dan Pemkab Kutim mendapat keterangan dari aparat hukum seperti Kepolisian maupun Kejaksaan, maka gaji ASN akan dikenakan pengurangan. “Kalau sudah ikrah, otomatis diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi tidak benar bupati memberikan pengampunan kepada terpidana kasus korupsi,” bebernya.
Disebutkan Irawan, pemecatan secara tidak hormat dari statusnya sebagai PNS diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi contoh bagi PNS Kutim lainnya agar tidak mudah tergiur dan berani-berani melakukan tindak pidana korupsi.
Selain itu, Pemkab Kutim juga sudah memiliki nota kesepakatan dan kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dengan demikian dipastikan tidak ada ampun bagi PNS yang sudah menyandang status terpidana kasus korupsi. “Melakukan korupsi itu perbuatan yang disengaja, jadi tahu kesalahannya jika terbongkar. Sama dengan yang terlibat penyalahgunaan Norkoba pasti dipecat terlebih yang sudah bisa melaksanakan tugas selama 53 hari dalam setahun. Masak, tahunan tidak masuk kerja masih menerima gaji, itu nggak adil,” ungkapnya seraya menyebutkan ada sejumlah PNS kini diproses pemberhentiannya.(SK2)

Artikulli paraprakIsmu Bangga Warga Marga Mulia Bangun Lamin Adat
Artikulli tjetërKasmidi : Gaji Ketua RT Tidak Menggunakan ADD