Beranda hukum TK Lokal Kalah Bersaing Karena Rendah Kualitas

TK Lokal Kalah Bersaing Karena Rendah Kualitas

492
0
Demo karyawan sebuah perusahaan di Kutim

SANGATTA (27/8-2018)
Adanya dugaan penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan pertambangan batubara merekrutmen dari Pulau Jawa dan tidak membuka peluang penerimaan dari warga lokal Kutim, diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Darius Jiu Dian Pemkab Kutim belum memiliki aturan atau dasar hukum yang mengatur jika perusahaan yang beroperasi di Kutim wajib melakukan rekrutmen pegawai dari warga lokal Kutim.
“Pemkab Kutim belum memiliki aturan berupa Perda (Peraturan Daerah) ataupun Perbup (Peraturan Bupati), yang mengatur pola rekrutmen atau penerimaan tenaga kerja di masing-masing perusahaan, terkait kewajiban atau berapa besaran persentasi warga lokal Kutim yang wajib diterima sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Sehingga pemerintah Kutim sendiri tidak bisa melakukan kontrol atau intervensi kepada pihak perusahaan, bahwa wajib mengutamakan penduduk lokal Kutim sebagai pekerjanya,” terangnya.
Namun ada hal penting yang dianggap Darius wajib diketahui Pemerintah Kutim, terkait alasan kurang diliriknya warga lokal Kutim sebagai tenaga kerja di perusahaan yakni tenaga kerja lokal dinilai “Manja” dalam bekerja karena mengandalkan diri sebagai penduduk lokal daerah, sehingga kerap tidak mengikuti peraturan perusahaan.
Selain itu, rendahnya kualitas SDM, menyebabkan tenaga kerja lokal kadang kalah bersaing dalam hal menangkap peluang-peluang berbagai bidang pekerjaan yang ditawarkan perusahaan, yang kemudian menyebabkan lebih mengutamakan rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah yang lebih memiliki skill mumpuni.
Dalam kacamata Darius, sebenarnya cukup banyak peluang pekerjaan dari berbagai perusahaan yang ditawarkan dan bisa direbut oleh warga lokal Kutim. Namun tentunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga lokal Kutim harus ditingkatkan sehingga kualitasnya tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja yang direkrut dari luar daerah.(SK3)

Artikulli paraprakIsmu Minta Perusahaan Utamakan Tenaga Kerja Lokal
Artikulli tjetërBupati Minta Ijin DPRD, Untuk Bayar Gaji TK2D dan Insentif Pegawai