Beranda hukum Wabup Akui Penarikan Mobnas Anggota DPRD Kutim, Heboh

Wabup Akui Penarikan Mobnas Anggota DPRD Kutim, Heboh

737
0
Proses penyerahan Mobnas Pemkab Kutim yang dipakai anggota DPRD Kutim.

SANGATTA (8/2-2018)
Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim) mengakui operasional anggota DPRD Kutim, tinggi sehingga memerlukan kendaraan operasional. Namun, sesuai aturan mau tidak mau harus menggembalikan mobil dinas (Mobnas) yang selama ini dipinjam dari Pemkab Kutim.
Pengembalian mobnas, diakuinya sempat menjadi polemik sehingga ia berulang kali mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap mengembalikan ketimbang jada masalah. “Sayalah yang menandatangani surat terkait Mobnas yang dipakai anggota DPRD Kutim selama ini, bahkan salah satunya kendaraan yang saya pakai ketika masih anggota DPRD Kutim karena termasuk dalam daftar yang harus ditarik kembali ya diserahkan,” beber Kasmidi seusai menyaksikan serah terima 28 unit Mobnas Pemkab Kutim dari DPRD dan BPKAD Kutim.
Ditegaskan Kasmidi, pengembalian mobnas anggota DPRD Kutim merupakan tuntutan peraturan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam PP itu, jelasnya, pemerintah daerah harus memberikan tunjangan transportasi kepada anggota DPRD namun dengan konsekwansi mobil dinas milik pemerintah yang selama ini digunakan sebagai kendaraan operasional anggota dewan, wajib dikembalikan. “Akibatnya masalah penarikan Mobnas ini menjadi heboh, menjadi trand topik di media sosial,” akunya.
Ia mengakui ada beberapa koleganya di DPRD Kutim meminta agar tetap kembali memai kendaraan yang ada, dengan menggunakan nama lain. Namun, permintaan itu diakuinya tidak bisa dikabulkan karena lambat laun akan ketahuan sehingga menjadi masalah hukum.
Terkait akan didistribusikan kepada siapa Mobnas eks anggota DPRD Kutim ini, Kasmidi mengakui telah menerima puluhan permohonan baik SKPD, Ormas maupun pihak lain. Ia yakin permohonan serupa juga disampaikan ke Bupati dan Sekda Kutim. “Karenanya, semua mobil dinas ini akan diinvetarisir dulu karena banyak SKPD yang belum mempunyai kendaraan dinas, sementara untuk membeli baru tidak,” bebernya.
Kendaran dinas Pemkab Kutim yang selama ini disejumlah anggota DPRD Kutim hasil Pemilu 2014 lalu terdiri type fortuner, inova, hilux dan Mazda. Dari 28 unit yang ada, 2 unit dalam keadaan rusak akibat kecelakaan.(SK2/SK3)