PEMBANGUNAN infrastruktur di pedalaman Kutim terutama ke Muara Ancalong memprihatinkan, meski usia kecamatan di tepi Sungai Kelinjau ini sudah mencapai 116 tahun. Anton Darmawan – salah satu anggota DPRD Kutim asal Muara Ancalong menyatakan daerahnya membutuhkan pembangunan lebih terutama infrastruktur utama seperti jalan, rumah sakit dan pendidikan.
Sebagai wakil rakyat dari pedalaman Kutim, Anton berecana dalam musyawara rencana pembangunan kecamatan mengusulkan pembangunan jalan, rumah sakit pratama dan UPTD kependudukan, termasuk SPBU. “Saya akan kembali ke dapil saya, mengikuti Musrembang cam. Karena semua rencana pembangunan sekarang harus diusulkan memalui Musrembang. Karena itu, saya akan balik ke Muara Ancalong, mengusulkan pembangunan jalan, rumah sakit pratama, UPTD Kependudukan dan SPBU,” katanya.
Anton mengakui ia harus pulang kampung tiada lain karena kebijakan Bupati Ismunadar mengharuskan DPRD ikut dalam musrembang, mengusulkan apa yang menjadi asprirasi masyarakat yang diterima. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati juga akan ikut. “Saya akan berjuang, agar pembangunan jalan dari Km 6 hingga Muara Ancalong bisa dibangun tahun akan datang. Meskipun dalam kampanye Bupati lalu dia mengatakan akan membangun itu kalau terpilih, namun dia harus memperjuangkan lagi agar masuk dalam rencana pembangunan akan datang,” katanya seraya menambahkan panjang jalan 15 Km dan sudah mendapat bantuan provinsi berupa pengecoran sepanjang 1 Km.
Terhadap rumah sakit pratama, diungkapkan sudah tersedia lahan tidak jauh dari rencana Kantor Bupati Kutara di Muara Bengkal. Anton, mengakui saat ini kuncinya bagaimana agar bisa terbangun karena untuk kepentingan masyarakat yang mendesak warga harus menempuh jarak yang jauh. “Saya akan usulkan agar dibangun UPTD Dinas Kependudukan, seperti UPTD Perpustakaan, UPTD Dinas pendidikan. Sebab, UPTD Dinas kependudukan ini sangat dibutuhkan karena tiap hari orang lahir, tiap hari orang mati, tiap hari orang nikah, karena itu tiap hari ada perubahan adminitrasi kependudukan termasuk untuk kepengurusan KTP. Jadi ini perlu, dan akan kami perjuangkan terus,” tandasnya seraya mengakui tidak semua langsung dipenuhi atau dibangun karena anggaran terbatas.(ADV-67/DPRD Kutim)
