Beranda kutim Banggar Kembali Lanjutkan Pembahasan RAPBD 2016 Dengan TAPD Kutim

Banggar Kembali Lanjutkan Pembahasan RAPBD 2016 Dengan TAPD Kutim

0

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com (16/11)

Mahyunadi - Ketua DPRD Kutai Timur
Mahyunadi – Ketua DPRD Kutai Timur
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Timur (Kutim) pukul 13.30 Wita nanti kembali menggelar pembahasan RAPBD 2016 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan siang nanti, ujar Ketua DPRD Mahyunadi bagian dari lanjutan pembahasan sebelumnya. “Diharapkan hari ini sudah final sehingga bisa disahkan menjadi APBD 2016 sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah pusat,” terang Mahyunadi, Senin (16/11) pagi.
RAPBD Kutim tahun 2016 disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman diperkirakan mengalami defisit Rp266,2 M dengan pendapatan Rp2,7 triliun. Kepada DPRD Kutim, Ardiansyah menyebutkan kebutuhan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 3 triliun.
Diakui, RAPBD yang kini sedang dalam pembahasan bersama antar Banggar dengan TAPD, ketika diusulkan belum memasukan perhitungan sumber pendapatan daerah termasuk dana perimbangan, bagi hasil migas dan lainya.
Mahyunadi menandaskan pembahasan dilakukan sedetail mungkin sehingga apa yang diusulkan terutama yang disepakati dalam MoU KUA PPAS tidak melenceng. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD merangkap Ketua Banggar, Mahyunadi menaruh harapan pembahasan RAPBD 2016 dalam bulan ini sudah tuntas sehingga tepat awal tahun 2016 sudah berjalan.
Disebutkan, pada dasarnya anggoat dewan yang tergabung dalam Banggar sependapat dengan pemkab untuk memberikan alokasi anggaran lebih untuk kegitan pro rakyat seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan serta infrastruktur.
Meski demikian, diakuinya belanja pegawai tidak bisa ditekan atau dikurangi karena kondisi Kutim berbeda dengan daerah lain terlebih-lebih sebagai daerah yang baru dan jarak antarkecamatan jauh kecuali Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Bengalon dan Rantau Pulung. “Kondisi geografis memang mempengaruhi ketersediaan belanja pegawai, ditambah jumlah aparatur yang ada juga banyak sehingga memerlukan pembiayaan tersendiri,” aku Mahyunadi.(ADV-DPRD41/SK-03)