Beranda ekonomi Banyak Usulan Nelayan Tak Terakomodir Karena Anggaran Minim

Banyak Usulan Nelayan Tak Terakomodir Karena Anggaran Minim

0
KAPAN : SPBN salah satu proyek yang ditujukan membantu nelayan, namun sejak dibangun belum pernah difungsikan. nasibnya masa dengan pabrik es bahkan lebih parah TPI sudah lebih lama

Loading

SANGATTA (16/8-2017)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Timur (DKP) Nur Ali mengakui nelayan di Kutim kalah bersaing melakukan penangkapan ikan dengan nelayan luar Kutim seperti Bontang, kondisi ini berdampak terhadap ketersediaan ikan yang berdampak mahalnya harga ikan.
Untuk bersaing dengan nelayan luar daerah, sejumlah nelayan meminta bantuan alat tangkap seperti diusulkan pada saat Musrenbang kecamatan serta ketika bertemu bupati atau wakil bupati. “Banyak yang minta fasilitas tangkap,semua sudah diusulkan dalam Musrembang,” ujar Nur Ali.

TRADIOSIONAL : Dengan perau kecil dan alat tangkap sederhana, seorang nelayan di Kutim mencari ikan di sejumlah sungai
Namun, kebanyakan nelayan tidak sabar karena usulannya belum terpenuhi sehingga mereka meminta usulan yang disampaikan tidak lagi dibahas dalam Musrenbang tetapi saat diminta DKP, bisa langsung memberi.
Dijelaskannya, sejumlah permintaan nelayan yakni kapal, jaring dan beberapa fasilitas tangkap lainnya yang nilainya tidak sedikit disisi lain keterbatasan anggaran. “Dalam aturan saat ini, tidak bisa langsung tetapi harus ada proses mulai Musrenbang desa sehingga kabupaten, jika memang bisa ditanggalungi desa maka permohonannya masuk dasa desa,” bebernya.
Namun Bupati Ismunandar berharap nelayan di Kutim bisa diperhatikan agar bisa bersaing dengan nelayan lain, namun ia minta DKP selain memanfaatkan fasilitas yang ada seperti TPI ia juga minta alat tangkap diberikan tepat sasaran dilakukan cross cek. “Dipastikan dulu ke nelayannya, apa yang diperlukan. Jangan minta diberikan lunta, diberi malah jaring ikan,” kata Ismu.
Selain itu, DKP sebaiknya memilah mana fasilitas yang jadi prioritas untuk mendongkrak hasil tangkapan nelayan sehingga membantu perekonomiannya. “SKPD untuk memilih mana yang prioritas. Kalau mau instan jelas tidak bisa karena sudah ada mekanisme yang dibuat pemerintah,” ujarnya.
Ismu menyarankan, untuk pengadaan perahu bagi nelayan sebaiknya langsung dibuat di daerah karena sejumlah fasilitas yang dibuat diluar setelah diserahkan ke nelayan justru tidak bisa dimanfaatkan. (SK12)

Artikulli paraprakSaatnya Dikembangkan Industry Hilir Kelapa Sawit
Artikulli tjetërBesok, Pemkab dan Kodim Sangatta Gelar Doa Bersama Untuk Indonesia Lebih Kasih Sayang