SANGATTA,Suara Kutim.com (23/4)
Badan Amil Zakat Nasional (Bazmas) Kutai Timur (Kutim) merasa senang, Raperda Zakat bisa diterima DPRD Kutim. Dengan menjadi Perda, Baznas bersama Pemkab siap melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
Ketua Baznas Kutim Idrus Yunus menyatakan disahkannya Perda Zakat merupakan bentuk komitmen Pemkab Kutim, DPRD dan masyarakat sendiri dalam menggelorakan semangat zakat. “Zakat merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan sesuai syariat agama dianggap cukup ampuh namun perlu dukungan penuh dari semua elemen masyarakat terutama para Muzaki atau pemberi zakat agar para Mustahik atau para menerima zakat lambat laun dapat berubah menjadi orang yang mampu memgeluarkan zakat,” terangnya.
Terkait permintaan Pansus Perda Zakat agar masyarakat terutama PNS yang akan dipotong zakat profesinya terlebih dahulu memberikan pernyataan kerelaan dipotong secara tertulis, menurut Idrus hal tersebut sudah dilakukan sebelum Perda Zakat ini disahkan.
Mantan Asisten Tata Pemerintahan Setkab Kutim ini menyebutkan Perda Zakat dikhususkan bagi PNS tetapi bagi seluruh masyarakat Kutai Timur yang sudah memiliki penghasilan tetap termasuk ummat Islam yang menjadi karyawan swasta baik di sektor perkebunan dan pertambangan. “Baznas tidak memaksa dalam hal pemotongan zakat profesinya, karenanya ketika dilakukan sosialisasi kepada perusahaan semua dijelaskan sedetail mungkin termasuk soal potongan zakat yang akan dilakukan unit-unit yang ada,” beber Idrus Yunus.
Terhadap penggunaan dana Baznas, ia mengaku dilakukan profesional serta melibatkan pemeriksaan dari badan pengawas. Ia menambahkan, saat ini cukup banyak warga Kutim yang menerima manfaat seperti pengembangan kambing serta modal usaha dan pertanian. “Masyarakat tidak perlu resah dan khawatir bahwa zakat, infak dan shodaqoh yang mereka berikan dipastikan akan disalurkan secara tepat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, kami di Baznas akan mempertanggungjawabkan dunia akhirat,” tandasnya.(SK3)
