SANGATTA,Suara Kutim.com (17/8)
Defisit APBD Kutim tahun ini dalam jumlah besar dan di luar perkiraan tampaknya sudah di pintu gerbang, sehingga harus ada kebijakan cepat dan tepat. Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang, seusai peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 71, Rabu (17/8) mengakui berbagai opsi untuk menyelamatkan APBD terus dikaji. “Salah satu yang perlu dilakukan yakni menghentikan pembayaran keuangan berbagai kegiatan kecuali gaji, insentif, tunjangan serta honor TK2D,” ujar Bupati Ismunandar.
Menurut Ismunandar, kebijakan yang ia terbitkan pada Senin (15/8) sebagai langkah antisipasi dampak ke depan, agar persoalan yang terkait dengan APBD tidak melebar dan meluas. Meski demikian, kami mohon semua pihak memahami dan mengerti akan keadaan keuangan sekarang ini.
Terkait kontraktor sebagai pemenang tender yang mengaku tetap akan melanjutkan proyek, asalkan dibayar tahun depan, Ismunandar mengatakan untuk kontraktor besar tidak masalah karena memang sangggup. “Itu baik, hanya saja yang perlu diantisipasi adalah yang kecil-kecil, berapa yang sanggup,” sebutnya.
Dijelaskan penghentian proyek dilakukan untuk menentukan langkah konsolidasi guna menghitung berapa defisit sebenarnya serta untuk mencari solusi dan opsi. Diungkapkam, salah satu opsi yang memang dibenarkan yakni meminjam ke pihak ke tiga yang mau memberikan pinjaman lunak. “Pinjaman ini salah satu opsi, yang kami pikirkan untuk mengatasi masalah keuangan,” jelas Ismunandar.
Namun ia menegaskan, meminjam kepada pihak ketiga belum pasti karena masih harus dikonsultasikan dengan DPRD Kutim. Bupati mengakui, mengatasi masalah defisit yang harus dihindari dan tidak boleh kena imbas adalah gaji PNS, tunjangan penghasilan dan honor TK2D. “Karena itu, kalau mau pinjam tidak banyak, tapi jumlahnya sedang dihitung berapa perlunya,” bebernya.(SK2/SK3)
