SANGATTA,Suara Kutim.com (14/7)
Krisis listrik yang selama ini dialami Kutai Timur (Kutim) terutama pedalaman dan pesisir khususnya di Kaubun dapat teratasi tahun depan, jika CV Mitra Mandiri Membangun (MMM) yang siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mendapat ijin.
Nurdin Adam sebagai Direktur CV Mitra Mandiri Membangun dari Sulsel saat presentasi di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, mengklaim mereka sudah punya pengalaman membangun 12 PLTA skala kecil maupun skala besar di berbagai daerah di Sulawesi. Karena itu, ia memprediksi, hanya butuh waktu 9 bulan untuk membangun PLTA kapasitas 2,5 MW di Kaubun tidak sulit sepanjang sudah mendapatkan ijin. “Kami sudah pengalamam membangun 12 PLTA skala besar dan kecil di Sulawesi terbesar di Poso dengan daya 2,5 megawatt. Daya ini mampu melayani sekitar 5000 pelanggan di 2 kecamatan,” jelasnya dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Ardiansyah.
Diakui, sebuah tim kecil telah melakukan survey di Kaubun dan potensinya bagus hanya saja yang ditakutkan sungai mengalami kekeringan namun sungai Kaubun tidak pernah kering. Bahkan, Nurdin Adam yang menyebutkan PLTA yang dibangun di Kaubun dirancang untuk kapasitas lebih besar sehingga bisa melayani hingga Kaliorang. “Karena jaraknya yang cukup jauh yakni sekitar 50 kilometer sehingga dibutuhkan investasi besar sehingga harga jual listrik di Kaliorang mungkin akan lebih mahal sedikit,” ujar Nurdin yang oleh anggota timnya kerapa disapa ustadz.
Dalam presentasinya, Nurdin menyebutkan akan memberikan litsrik gratis kepada rumah ibadah yang ada di Kaubun. Selain itu, ia menawarkan cara pembangunan PLTA di Kaubun apakah dengan pendanaan pemerintah atau tetap pembiayaan perusahannya secara murni yang diperkirakannya bakal menghabiskan dana Rp50 M. “Terpenting, ada izin pemerintah dan masyarakat untuk membangun, pasti terbangun,” tandasnya.
Terkait dengan komitmen Nurdin, Bupati Ardiansyah menyatakan senang ada perusahan yang akan berbisnis listrik di Kutim. Sebab selama ini, yang digemari pengusaha hanya bisnis kelapa sawit dan tambang, yang dilakukan di darat, sementara bisnis di sungai termasuk laut belum ada. “Kami mohon pada CV Mitra Mandiri Membangun untuk segera mengajukan permohonan sesuai prosedur. Sementara untuk instansi terkit, cek apakah izin penggunaan di sungai itu ada di Pemkab atau tidak. Kalau izin itu di Pemkab, pastikan tak masalah kami proses secepatnya. Tapi kalau izin di rovinsi terutama soal pembangunan di daerah aliran sungai,” kata Ardiansyah seraya menegaskan pemkab tak ikut campur dalam hal permodalan.(SK-02/SK-10)
