SANGATTA (4/4-2020)
Sejumlah program dan kegiatan di Pemkab Kutim pada tahun anggaran 2020, akan dipangkas bahkan dialihkan untuk percepatan pemberantasan virus Covid 19. Bahkan, Pemkab Kutim memangkas insentif atau tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS sebesar satu persen sejak bulan Januari.
Sekda Irawansyah menyebutkan pergeseran anggaran dilakukan sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan APBD 2020 yang tidak prioritas dapat dipotong atau dialihkan ke anggaran utama penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19).
Rencana pergeseran anggaran ini, ujar Irawans sudah disampaikan ke DPRD termasuk kebijakan Pemkab Kutim dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. “Pemkab Kutim berkomitmen bersama pihak terkait fokus menjaga Kamtibmas dan dampak lainnya akibat Corona,” terangnya.
Pemkab Kutim, sebut Irawan sudah melakukan aksi nyata baik dalam masalah kesehatan, ekonomi dan sosial serta hal-hal penting yang lainnya yang dianggap perlu kecepatan namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku.
Diakuinya, saat penyampaian rencana revisi anggaran, DPRD sudah mengetahui ada anggaran yang tidak prioritas bakal dialokasikan menjadi dana penanganan Corona di Kutim. Namun demikian, ia belum menyebut program apa saja yang bakal terpangkas nanti. “Kini sedang diinventarisir apa saja yang akan digeser bahkan dihapus, kalau anggaran perjalanan dinas dan rencana pembayaran utang tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi lagi,” bebernya.
Untuk memerangi corona, Pemkab Kutim memperkirakan membutuhkan anggaran sedikitnya Rp48 M. Kebutuhan dana yang besar ini, digunakan untuk operasional, pengadaan alat medis termasuk APD tim medis yang menangani pasien corona serta dampak sosial. “Kami harap dewan bisa merestui apa yang diusulkan pemkab,” sebut Irawan yang kesehariannya Ketua TAPD Kutim.(SK1/SK3)
