Beranda foto Ibrahim : Ribuan TK2D Minta Jadi PNS, Jika Tidak Bisa Naikan Gaji

Ibrahim : Ribuan TK2D Minta Jadi PNS, Jika Tidak Bisa Naikan Gaji

0

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com (20/5)
Lima ribu orang Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemkab Kutim terganbung dalam Forum TK2D, Rabu (20/5) menggelar Musda untuk membentuk kepengurusan baru periode 2015-2016. Musyawarah yang berlangsung di ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG) diikuti perwakilan.
Ibrahim – mantan Ketua Forum TK2D periode 2014-2015 mengakui tujuan pengurus lama dan baru tetap sama yakni menjadikan TK2D yang ada bisa diangkat sebagai PNS. Selain itu, kata Ibrahim pengurus menyadari anggaran dan formasi CPNS terbatas namun mereka minta yang belum terakomodir dalam penerimaan PNS kesejahteraannya ditingkatkan. “Saya ini sekarang jadi PNS, karena pemerintah mengabulkan permintaan kami dari forum untuk mengakomodir TK2D, dalam penerimaan PNS tahun lalu,” katanya.
Lebih jauh Ibrahim menyebutkan jumlah TK2D yang bekerja di Pemkab Kutim mencapai 5.000 orang sementara formasi penerimaan CPNS terbatas. “Sekarang ini TK2D yang belum terangkat jadi PNS bagaimana menaikan gaji TK2D. Tahun ini gaji TK2D, untuk SMU hanya Rp1.250.000 itu masih jauh dari kata layak, dibanding dengan biaya hidup di Sangatta,” ujar Ibrahim.
Ibrahim mengklaim perjuangan yang disuarakan dari forum TK2D agar pemerintah menghargai kerja mereka tapi agar pemerintah juga memberikan penghidupan layak bagi TK2D. karena faktanya TK2D meskipun hanya membantu juga kerja keras bagaimana agar program SKPD sukses. “Dalam musyawarah akan dipilih kembali kepengurusan masa kerja 2 tahun ke depan, sesuai dengan AD/ART. Selain itu, akan dibentuk pengurus di masing-masing SKPD termasuk di kecamatan,” jelasnya.
Namun Kepala BKD HM Joni kepada Suara Kutim.com menyebutkan pegawai TK2D Kutim sudah over bahkan melampaui kebutuhan terutama di bidang adminitrasi, disisi lain Pemkab Kutim masih terbatas dalam pengalokasian dana. “Kedepan memang harus ada seleksi ketat untuk perpanjangan kontrak, selama ini kerap terjadi wajah baru sementara tugas yang ada sesuai anjab dan ABK tidak ada,” beber Kepala BKD HM Joni seraya menyebut beberapa SKPD kini kelimpungan untuk membayar gaji TK2D karena selain jumlahnya lebih banyak dengan ketersediaan dana.(SK-02/SK-09)