SANGATTA,Suara Kutim.com
Proyek pembuatan causeway yang menghubungan sisi laut Pelabuhan Kenyamukan dengan daratan yang dibiayi melalui APBN, namun tidak memberikan manfaat kepada daerah katena pekerjaanya kurang beres, dinilai kalangan dewan harus dicari akar masalahnya dan dilakukan tindakan hukum.
Ketua Komisi C David Rante bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, saat meninjau pelabuhan yang diharapkan kelak bisa mendongkrak PAD Kutim, mendorong Dishub Kutim segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar pelabuhan segera difungsikan. “Sayang sekali pelabuhan ini sudah bagus, jika penunjang lainnya tidak disediakan tentu akan merugikan banyak pihak terutama daerah,” kata David.
Terhadap proyek APBN senilai Rp50 M yang dianggap sebagai penghalang, ia ditemani Mastur Djalal berjanji membantu Dishub mempertanyakan progress report proyek ke Kementerian Perhubungan. “Kalau memang pekerjaannya segitu adanya apa yang kita lihat tadi, kami sarankan agar Dishub mengambil alih proyek tersebut untuk secepatnya diselesaikan. Karena kalau tidak, maka ini akan menghambat proyek pelabuhan kenyamukan secara umum,” saran David Rante yang diaminkan Mastur Djalal.
Berdasarkan pengamatan Mastur Djalal, biaya untuk mengecor causeway paling banyak menghabiskan Rp10 M sedangka apa yang dihasilkan dari pelabuhan jika beroperasi, bisa menghasilkan minimal Rp30 M. “Daripada operasional pelabuhan terlambat, maka harus segera dikerjakan hingga tuntas sehingga memberikan manfaat banyak kepada semua pihak,” ujar David.
Disinggung tentang audit BPK yang konon menyatakan, proyek yang bisa membangun 1 unit RS Pratama itu tidak ada masalah, David serta anggota dewan lainnya tidak habis mengerti. “Kami heran mengapa proyek sebesar itu dinyakan clear dari BPK, padahal dari kasat mata saja hasilnya tidak beres,” ungkap politikus asal Gerindra ini.(SK-02/SK-03)
