KONDISI Keuangan Pemkab Kutim yang seret dalam dua tahun terakhir diakui Ketua DPRD Mahjyunadi
sebagai pelajaran besar, kondisi ini memang berbeda dengan kondisi penerimaan dari pemerintah pusat lancar dan besar bahkan melampaiu target.
Sebagai mitra Pemkab Kutim, dewan, ujar Mahyundai juga melakukan penghematan dan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar penting. Ini dilakukan bentuk dukungan dewan kepada Pemkab yang mau tidak mau harus merasionalkan anggaran yang ada, imbas defisitnya penerimaan. “Defisit yang ada, Pemkab harus melakukan efisiensi anggaran. Bahkan DPRD juga melakukan efisiensi. Kami ingin bimbingan teknik, tapi karena anggaran minim, makanya kami lakukan di Samarinda saja agar anggaran bisa dihemat,” kata Mahyunadi.
Terhadap APBD Tahun 2018 yang jauh dari KUA – PPAS, ia menyatakan Tim Anggaran akan mencermati anggaran. Karena anggaran jelas turun, apalagi dengan masih banyaknnya utang Pembak Kutim, karena itu yang harus dilakukan adalah efisiensi, termasuk perjalanan dinas .
Pemkab, ujar Mahyunadi, harus efisiensi lagi termasuk proyek harus pula diteliti lebih dalam, agar bisa ditekan biayanya. “Jadi kita tawar dengan pihak ke tiga, agar lebih murah. Sementara proyek yang monumental dikesampingkan,” katanya.
Ia berharap, APBD yang telah disahkan tidak mengalami guncangan lagi karena sudah dikaji dalam-dalam bahkan informasi dari pemerintah pusat, tidak diakomodir semuanya. “Jika pusat bilang Kutim menerima 100, kita cukup pasang 80 saja sebagai bentuk kehati-hatian,” tandasnya.(ADV-90/DPRD KUTIM)
