Sangatta. Pemerintah kabupaten Kutai Timur(Kutim) punya pekerjaan berat pada akhir tahun ini. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim 2018 sebesar Rp 4,01 triliun, sampai kini baru terserap sekira Rp 2 triliun atau masih 50 persen yang sudah terserap.
Ketua DPRD Kutim Mahyunadi menyatakan, pihak legislatif memandang fenomena ini sebagai hal yang patut diseriusi. Sebab, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, APBD bisa mendapat kejutan dari pemerintah pusat berupa pemangkasan anggaran. Namun, dalam menjawab pertanyaan antara optimis dan pesimis, legislatif memiliki optimisme yang tinggi.
“Meskipun waktu sisa dua bulan, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pencairan kepada pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan. Asalkan, pencairan dari pemerintah pusat ada, APBD pasti langsung disalurkan,” ucap legislator yang telah 15 tahun duduk di bangku wakil rakyat tersebut.
Dijelaskannya, teknis pencairan secara administrasi memang berlaku hanya sampai 15 Desember. “Namun, pelaksanaan pencairan bisa sampai akhir Desember. Yang penting, uangnya ada, pasti terbayar. Apalagi sudah ada dasar hukumnya, itu jadi dasar optimisme,” papar lelaki yang akrab disapa Unad itu.
