SANGATTA,Suara Kutim.com (29/5)
Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi mengkritik kinerja Pemkab Kutim yang dinilainya kurang produktif dan bekerja tidak maksimal, sehingga Kutim dalam penilaian BPK Perwakilan Kaltim masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dalam sambutannya dihadapan Plt Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Kutim tahun 2014 di Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Kamis (28/5), politikus Partai Golkar ini menurut Mahyunadi sebenarnya Kutim mampu untuk mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terlebih-lebih penilaian WDP hampir mendekati penilaian WTP. “Karena ada beberapa hal yang cukup krusial dan besar yang belum mampu diselesaikan Pemkab Kutim seperti permasalahan aset tanah dan keuangan, sehingga Kutim tahun ini kembali memperoleh predikat WDP,” ujar Mahyunadi dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala SKPD itu.
Ia menilai, predikat WDP yang diraih Kutim tidak terlepas dari lemah dan kurang produktifnya beberapa SKPD. Mahyunadi menaruh harapan, ke depan, bupati bisa melakukan evaluasi dan pembinaan kepada SKPD sehingga ada perbaikan dalam kinerja.
Kritikan Mahyunadi ditanggapi Plt Bupati Ardiansyah, positif. Menurutnya dalam pemerintahan dan pembangunan memerlukan kebersamaan dan sinergi sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai. “Harapan Ketua DPRD merupakan hal lumrah untuk perbaikan kedepan terutama dalam peningkatan kinerja pemerintah Kutai Timur. Memang dalam upaya perbaikan pemerintahan kedepan, kata kunci yang harus dipegang adalah perbaikan kinerja dan hal itu yang akan diterapkan kepada seluruh jajaran Pemkab Kutim dengan target kedepan Kutim bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Ardiansyah seraya menambahkan banyak hal yang harus dibenahi terutama asset baik dari Pemkab Kutai maupun selama Kutim berdiri.(SK-03/SK-10)
