SuaraKutim.com, Sangatta – Upaya percepatan untuk menghadirkan sebuah pusat layanan publik yang tersentral dan terintegrasi dalam wujud Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terus dikebut oleh Pemerintah Kutim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim.
Salah satu upaya dengan melakukan konsultasi dan kordinasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), khususnya di Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, Senin (16/10/2023) kemarin di Jakarta.
Dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Pemkab Kutim, Zubair dan Kepala DPMPTSP Kutim Teguh Budi Santoso, tim Pemkab Kutim bersama pejabat fungsional Kedeputian Bidang Pelayanan Publik duduk bersama membahas upaya mempercepat hadirnya MPP di Kutim.
“Target kami agar MPP ini bisa segera terselesai dan beroperasi di Kutim pada pertengahan (tahun, red) 2024 mendatang,” ucap Kepala DPMPTSP Kutim, Teguh Santoso kepada SuaraKutim.com, Jum’at (20/10/2023).
Lanjut Teguh, Pemerintah Kutim tentu sangat konsen dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan adanya MPP nantinya dengan sistem “One Stop Service” semua layanan publik yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan, akan terintegrasi dalam satu pintu.
“Jadi DPMPTSP sebagai ujung tombak koordinator, sedangkan instansi teknis terkait langsung terlibat di situ (MPP, red). Seperti Catatan Sipil (Disdukcapil, red), Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah, red), hingga BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga terlibat hadir di dalamnya. Sehingga masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan atau non perizinan, sudah tidak perlu lagi naik turun dari satu kantor ke kantor teknis yang lain, cukup ke MPP saja,” jelasnya.
Ditambahkan, dengan target menghadirkan layanan MPP pada pertengahan tahun 2024 mendatang, maka dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggelar Forum Diskusi Grup (FGD) yang akan melibatkan seluruh instansi teknis terkait yang rencananya akan tergabung dalam MPP untuk duduk satu meja menyamakan persepsi dan visi.
“Kita lagi persiapkan FGD (Forum Diskusi Grup, red) melibatkan seluruh instansi terkait demi menyukseskan hadirnya layanan MPP ini di Kutim. Rencananya pemateri (FGD, red) akan langsung kita hadirkan Deputi Bidang Pelayanan Publik KEMENPAN-RB,” pungkas Teguh.(Red/SK-01/Adv)
