SANGATTA,Suara Kutim.com (30/10)
Minimnya bantuan Pemprov dan Pemerintah Pusat, dinilainya karena Pemkab Kutim kurang lobi. Ini berbeda dengan daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, yang gencar mencari sumber pendanaan pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan yang mereka lakukan bagus. “Saya melihat selama ini bantuan pusat, kurang karena Pemkab kurang lobi. Padahal, di pusat, banyak pejabat yang bisa kita lobi seperti anggota DPR RI. Tapi, meskipun ada anggota DPR RI, tapi karena Kutim tidak minta, mungkin yang minta adalah kabupaten – kota lain dari Kaltim jadi mereka yang dapat,” ungkap Mahyunadi.
Dalam kacamata Mahyunadi, anggota DPR RI dari Kaltim merupakan wakil rakyat Kaltim termasuk Mahyundin yang tiada lain kakak kandungnya dan menjabat Wakil Ketua MPR. Sebagai wakil Kaltim meski dari Kutim, para wakil rakyat Kaltim di DPR-RI tidak hanya memperjuangkan Kutim tetapi Kaltim. “Kini, Kutim dalam momen pemilu kita berharap mendapatkan bupati yang energi yang mampu mencari pendanaan lain untuk pembangunan infrastruktur di Kutim, baik pendanaan dari pusat maupun dari Provinsi demi percepatan pembangunan,” harap Mahyunadi.
Diusia 16 tahun, Kutim, Kutim berada di peringkat III daerah penerima bagi hasil terbesar di Indonesia dengan mengelola APBD senilai Rp3 triliun, sudah bagus, banyak kemajuan. Namun ada yang kurang, terutama penyediaan fasilitas air bersih, infrastruktur jalan dan berbagai fasilitas lainnya, yang masih perlu pembenahan.
Sebagai wakil rakyat, DPRD Kutim ujar Mahyunadi akan ikut bersama eksekutif untuk memperjuangkan bisa mendapat porsi pembangunan lebih karena antara sumbangan Kutim kepada negara besar seperti hasil jual beli CPO, batubara dan minyak mentah termasuk kayu.(ADV-DPRD21/SK-01)
