SUARAKUTIM.COM, BALI – Lemahnya pola pengelolaan administrasi keuangan menjadi salah satu hal permaslahana yang kerap dihadapi oleh Pemerintah Kutai Timur dalam upaya penatausahaan keuangan. Hal tersebut diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Penerapan Kode Rekening Belanja dalam Proses Penganggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur, Senin (3/6/2024), di Hotel Platinum, Jimbaran-Bali.
Dihadapan ratusan staf pengelola kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seKutai Timur, Rizali mengatakan bahwa pemerintah Kutim tentu berharap tidak ada persoalan, mulai dari proses perencanaan hingga penganggaran keuangan dan belanja daerah.
“Kita menyadari dengan APBD kita yang cukup besar, beresiko terjadi penyimpangan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan di bidang administrasi keuangan, yang sering menjadi masalah serius karena jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.
Lanjut Rizali, melalui kegiatan Bimtek ini diharapkan mampu meminimalisir persoalan yang dihadapi petugas pengelola kegiatan pada BPKAD Kutim dan juga di semua SKPD Kutim, tentu berkaitan dengan penguatan kode rekening.
“Karena kadang-kadang salah dalam penempatan kode rekening saat penginputan, ternyata di kemudian harinya tidak dapat lagi dirubah. Sebab yang sudah masuk terinput dalam SIPD ini akan langsung menjadi barang jadi. Sehingga kita berharap melalui Bimtek ini ada pemahaman terkait administrasi keuangan. Ditambah lagi adanya perkembangan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sehingga perlu selalu dilakukan perbaikan-perbaikan dan pembekalan,” jelasnya.
Lebih jauh dikatakan orang nomor satu di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kutim itu, dengan melihat tingginya animo keikutsertaan para staf pengelola kegiatan SKPD seKutim pada Bimtek kali ini, diharapkan juga akan terlihat dampak perbaikan terhadap Kabupaten Kutai Timur.
“Dengan melihat animo keikutsertaan staf pengelola kegiatan di masing-masing SKPD ini, diharapkan juga akan terlihat mendatangkan dampak perbaikannya terhadap daerah. Karena jika kita tidak mengupayakan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan, maka terus ada temuan-temuan (BPK, red) yang akan semakin mempengaruhi kinerja, klo kita tidak sikapi dengan melakukan penyesuaian. Terlebih lagi dalam rangka penyesuaian tersebut, penyelenggara (BPKAD, red) menghadirkan narasumber berkompeten dari Kemendagri (Kemeterian Dalam Negeri) dan juga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” pungkas Rizali Hadi.
Sebelumnya, Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah menyebutkan jika Bimtek Penguatan Penerapan Kode Rekening Belanja dalam Proses Penganggaran yang diikuti 285 orang staf pengelola kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seKutai Timur di Bali ini, berlangsung selama 3 (tiga) hari, sejak tanggal 3-5 Juni 2024.
Ade Achmad Yulkafilah menyebutkan jika terdapat permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan khususnya belanja daerah yaitu akuntansi pengelolaan keuangan pada sektor belanja.
Dirinya berharap, bimbingan teknis ini dapat meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan dan penginputan kode rekening kegiatan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya Pemkab Kutim.
“Saya apresiasi keikutsertaan para pengelola kegiatan SKPD dalam kegiatan Bimtek ini dan kami berharap kegiatan ini ini dapat meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan dan pengiputan kode rekening kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kutai Timur,” pungkasnya.(Red-SK/ADV)
