SANGATTA (26/12-2019)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kutim sepakat soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Tuah Benua Kutim menjadi Peraturan Daerah. Pengesahan Raperda penyertaan modal sebesar Rp216 M ini yang bertujuan meningkatkan kinerja PDAM ini, terang Bupati Ismunandar, dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, (17/12) lalu.
Menurut Ismu. penyertaan modal Pemkab Kutim yang tergolong besar ini, sesuai dengan corporate plan PDAM Tirta Tuah Benua Kutim. Ia menambahkan, penyertaan modal dilakukan bertahap dalam jangka waktu 10 tahun. “Berakhir tahun 2029. Besaran tahunannya bisa dianggarkan melaui program MBR Pemerintah Pusat dengan memasukkan dalam APBD terlebih dahulu. Kemudian bisa melalui anggaran murni pada ABPD kabupaten maupun Bantuan Keuangan Pusat dan Provinsi Kaltim,” bebernya.
Iapun mengakui penetapan DPRD Kutim terkait pennyertaan modal ke PDAM Kutim ini, semata-mata mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2025. Yaitu cakupan pelayanan air bersih dan kepipaan di wilayah perkotaan sebesar 80 persen dan pedesaan 60 persen. Selain untuk mencapai cakupan layanan minimal 60 persen wilayah pedesaan dan 80 persen kota, Perda ini juga akan menjadi payung hukum PDAM. Untuk memberikan layanan murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pemkab Kutim menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi – tinginya atas seluruh kerja keras dan dedikasi Bapemperda atas selesainya Ranperda ini. Terima kasih atas saran, masukan dan kritikan untuk penyempurnaan Raperda ini,” kata Ismu seraya menambahkan hasil kesepakatan akan dibawa ke Pemprov Kaltim untuk dilakukan harmonisasi.(SK3)
