KENAIKAN tarif air oleh PDAM Kutim, yang sudah diberlakukan sejak tagihan bulan November ini dirasa aneh oleh Wakil Ketua DPRD, Yulianus Palaringan. Ini tiada lain, setelah
menaikkan tariff air hingga 50 persen bulan ini, namun pada tahun 2018, PDAM masih minta subsidi Rp5 miliar.
Permintaan itu, ujar Yulianus, sudah disepakati DPRD dengan pemkab Kutim, padahal di tahun 2017 yang tinggal satu bulan setengah, 2017, tidak ada subsidi untuk PDAM. “Jadi saya ngotot dalam rapat mempertanyakan mengapa PDAM disubsidi, padahal sekarang menaikkan tariff air yang cukup besar. Kalau menaikkan tarif, seharusnya ada imbal baliknya, dengan memberikan pelayanan yang lebih baik serta harga tidak naik seperti sekarang,” katanya.
Lolosnya subsidi PDAM, diakui Yulianus karena dia sendirian yang belum setuju namun karena diloloskan dan sudah menjadi kesepakatan bersama, harus dijalankan. “Jadi lolosnya anggaran itu alasanya karena untuk membiayai PDAM di kecamatan. Katanya, untuk pembangunan pipa-pipa tersier ke masyarakat, tapi itu juga saya ngak ngerti,” katanya.
Yulianus berharap agar ke depan, PDAM memang menjadi perusahan yang sehat. Sebab sebagai masyarakat, tidak ingin PDAM, sebagai perusahan daerah, terus merugi, padahal seharusnya memberikan PAD. “Jadi, kami berharap, ada perbaikan pelayanan, dan bisa mandiri ke depan agar tidak terus disubsidi,” harapnya.(ADV-42/DPRD KUTIM)
