SANGATTA (26/4-2019)
Layaknya potongan kue manis yang selalu menjadi rebutan, demikian degan nasib Dusun Sidrap yang berada di Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan. Keberadaan Dusun Sidrap yang berada di perbatasan antar Kutim dan Kota Bontang ini, kerap diperbincangkan dan permasalahan antar kedua wilayah admistratif, terutama menjelang Pemilu atau Pilkada.
dalam pertemuan antar pimpinan daerah yakni Bupati Kutim Ismunandar dengan Walikota Bontang Neni Moerniaeni bersama Gubernur Kaltim Isran Noor, belum lama ini terkait pembahasan khusus kewilayahan Sidrap, Gubernur Isran menyatakan jika proses pelepasan Sidrap dari Kutim ke Bontang tidak perlu dengan melakukan yudisial review UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, namun cukup dengan meminta persetujuan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun menurut Sekda Irawansyah jika pelepasan dusun Sidrap, tidak bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dan dilalui oleh pemerintah Kutim. Sehingga tidak cukup dengan hanya meminta persetujuan dari Kemendagri.
Dijelaskan Irwan, untuk melepas wilayah Sidrap ke Bontang tidak bisa hanya disetujui oleh Bupati. Namun juga harus melewati tahapan paripurna oleh DPRD Kutim. “Walaupun bupati menyetujui pelepasan Sidrap ke Bontang, jika DPRD Kutim tidak menyetujuinya, dipastikan tidak bisa dilakukan. Hal ini pun juga berlaku sebaliknya. Sehingga menurutnya tidak benar jika dikatakan Pemerintah Kutim sudah menyetyujui untuk melepas 164 hektar wilayah yang ada di Kecamatan teluk Pandan dan Dusun Sidrap berada di dalamnya tersebut kepada Pemerintah Bontang,” terangnya.(ADV-Humas Setkab Kutim)
