SANGATTA,Suara Kutim.com (21/10)
Akumulasi utang Pemkab Kutim di tahun 2016 sebesar Rp691 Miliar yang terdiri utang proyek maupun utang pembayaran lahan. Utang pembangunan di tahun 2016 tercatat Rp532 miliar, sementara utang pembebasan lahan Rp159 miliar.
Dalam coffee morning yang dipimpin Bupati Kutim Ismunandar dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, awal pekan lalu, Kepala Bagian Pembangunan Setkab Kutim mengakui utang proyek dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjumlah Rp532 miliar.
Usai coffe morning, Wakil Bupati Kutim yang ditanya terkait dengan utang, mengakui Utang tanah dan utang proyek beda. “Kalau utang proyek, sesuai dengan jumlah yang dipaparkan Bagian Pembangunan Rp532 miliar, harus dibayar tahun depan. Tapi kalau utang tanah Rp209 miliar sesuai temuan BPK masih bisa diundur, tergantung kesediaan anggaran,” terangnya.
Sekedar diketahui, audit BPK menyatakan utang pembayaran tanah Kutim bernilai Rp209 miliar tapi utang tanah tidak berjumlah Rp209 miliar karena ada pembayaran Rp50 milia dan sisanya dibayar sesuai permintaan BPK, untuk dilunasi,” terang wabup seraya minta data letak tanah segera diselesaikan Dinas Tata Ruang.
Terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang Kutim Ardiansyah mengakui telah menyiapkan data sesuai dengan permintaan BPK. Diakui, utang tanah adalah utang sisa pembayaran lahan yang belum lunas dimana utang terbesar yakni perluasan lahan Kompleks Perkantorang Bukti Pelangi ditetapkan 600 hektare, namun sebagian belum dibebaskan.
Kemudian utang lahan Pelabuhan Laut di Kenyamukan dan beberapa lahan lainnya, yang memang belum lunas. “Kalau lahan untuk ring road itu, diluar hitungan PLTR. Sebab itu tanggungjawab Dinas PU. Sebab memang lahan itu banyak yang belum ada penetapannya, makanya tanggungjawab SKPD, yang akan membebaskannya nanti untuk jalan,” terang Ardiasnyah.(SK2)
