Sangatta (20/10/2019)
Ketidaktersediaan anggaran untuk pembelian vocer listrik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur, mendapatkan perhatian Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang. Bahkan Kasmidi meminta agar permasalahan anggaran pembelian voucer listrik Disdukcapil Kutim tersebut tetap ditangani Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, hingga akhir tahun ini.
“Saya sudah meminta agar permasalahan ketidaktersediaan anggaran untuk biaya beli voucer listrik bulanan di Disdukcapil tersebut tetap ditangani sementara oleh BPKAD Kutim, hingga akhir tahun ini. Sehingga jangan sampai akibat tidak ada biaya beli voucer listrik, akhirnya mengganggu proses pelayanan pengurusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat,”terang Wabup Kasmidi Bulang kepada wartawan.
Lanjut Kasmidi, dirinya menganggap hal yang wajar terjadi pada Disdukcapil Kutim, karena baru saja terpasang meter listrik baru dari PLN sehingga belum ada menyiapkan anggaran untuk pembelian voucer listrik pra bayar tersebut. “Disdukcapil Kutim selama ini hanya menggunakan listrik yang dihasilkan dari mesin Genset. Selain itu, meski sudah menggunakan listrik PLN, namun baru sebagian bangunan saja yang mendapatkan aliran listrik PLN tersebut. Sedangkan bagian bangunan lainnya masih menggunakan listrik dari mesin Genset,”ujarnya.
Ditambahkan Kasmidi, meski dilaporkan jika pada anggaran perubahan tahun ini Disdukcapil sudah mulai menganggarkan untuk biaya pembelian voucer listrik pra bayar PLN, namun tetap Kasmidi meminta agar hingga akhir tahun ini anggaran pembelian voucer listrik tersebut tetap dibebankan kepada BPKAD Kutim. “Kita minta BPKAD saja yang tanggung pembayarannya (listrik.red) hingga akhir tahun ini. Nanti mulai awal tahun depan, barulah biaya pembelian vocer listrik tersebut ditanggung sepenuhnya melalui anggaran Disdukcapil Kutim,”ujarnya.(ADV-KOMINFO)
